JAKARTA (RP) - Jebol tampaknya sudah menjadi kata yang tak asing terkait dengan kuota energi di Indonesia.
Setelah peristiwa realisasi penyaluran BBM kuartal pertama yang melebihi kuota, kali ini kuota LPG kemasan 3 kg untuk program konversi pun ikut kebobolan.
Vice President Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir menyatakan, penyaluran gas LPG 3 Kg hingga April telah mencapai 1,37 juta metrik ton.
Itu lebih tinggi 6,8 persen dari kuota pada yang ditetapkan sebanyak 1,29 juta metrik ton. Kuota yang ditetapkan dalam empat bulan itu sekitar 33 persen dari total kuota LPG 3 Kg pada 2013 sebesar 3,86 juta metrik ton.
“Hal tersebut terjadi karena konsumsi di daerah-daerah konversi ternyata lebih besar,” ungkapnya di Jakarta, kemarin (13/5).
Dia menjelaskan, pasokan LPG bagi daerah-daerah yang sudah mengalami konversi lebih tinggi. Misalnya, pasokan di Jawa Barat yang 3, 5 persen lebih tinggi daripada kuota yang ditetapkan.
Lalu, Jawa Tengah dan Jawa Timur melebihi 6 persen dari jatah LPG 3 Kg. Bahkan, pertumbuhan daerah-daerah luar pulau Jawa justru lebih tinggi. Seperti, Kepulauan Riau dipasok 11 persen di atas atau Lampung mendapatkan stok 12 persen lebih dari kuota.
“Kami juga mengantisipasi lonjakan permintaan di wilayah yang baru mengalami konversi minyak tanah ke gas. Misalnya, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Aceh, atau Nusa Tenggara Barat. Daerah-daerag tersebut kami pasok 50 persen di atas kuota,” tambahnya.
Meski sudah melebih batas kuota, Ali menegaskan bahwa pasokan LPG 3 Kg sama sekali tak terganggu. Dia menghimbau masyarakat untuk tak resah tentang kelangkaan produk.
“LPG 3 Kg merupakan produk yang bisa dibeli dimana saja. Masyarakat bisa beli di agen, pangkalan elpiji, waralaba maupun stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) terdekat. Jadi, tak akan kekurangan,” ungkapnya.
Ketika ditanya solusi, Ali mengaku pihaknya bakal menerapkan sistem monitoring yang lebih ketat terkait pendistribusian elpiji 3 Kg.
“Kami harap dengan upaya ini, penyelewengan dalam pendistribusian elpiji yang disubsidi pemerintah tersebut bisa dihilangkan. Kalau ada agen LPG 3 Kg terbukti menyelewengkan tau membantu upaya penyelewengan, Kami akan memberikan sanksi tegas,” tegas Ali.
Armida menambahkan, selain finalisasi pembahasan terkait besaran kenaikan harga, pemerintah juga terus mematangkan program kompensasi untuk masyarakat miskin yang akan terkena imbas kenaikan harga BBM bersubsidi. ‘Salah satunya melalui BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat),’ sebutnya.
BLSM ini merupakan adaptasi dari skema Bantuan Langsung Tunai (BLT), namun hanya akan diberikan dalam jangka waktu sekitar 5 bulan saja, sehingga diberi embel-embel “Sementara”. Berapa besarannya” ‘Sekitar Rp 150 ribu (per kepala keluarga) untuk 15,5 juta rumah tangga sasaran,’ jawab Armida.
Selain BLSM, lanjut dia, pemerintah juga menyusun program kompensasi berupa Program Keluarga Harapan (PKH), beras untuk masyarakat miskin (Raskin), serta beasiswa untuk siswa miskin (BSM). ‘Di luar itu, ada pula bantuan untuk (pembangunan) infrastruktur pedesaan,’ ucapnya. (owi/jpnn)
