PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Provinsi Riau masih kekurangan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, mencapai 218 ribu unit. Sedangkan secara nasional, angka itu mencapai sekitar 13,6 juta unit.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Riau, Muhammad Amin, dalam acara pembinaan advokasi hukum terkait pembiayaan kredit pemilikan rumah (KPR) bersubsidi yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Hotel Alpha Pekanbaru, Rabu (14/2) siang.
“Saat ini kita kekurangan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah mencapai 218 ribu unit. Untuk mengurangi angka tersebut saat ini kami melakukan pembangunan rumah layak huni (RLH) setiap tahunnya melalui anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Riau,” katanya.
Untuk banyaknya unit yang dibangun, lanjut Amin, setiap tahunnya dianggarkan untuk pembangunan 2.000 unit RLH yang tersebar di 12 kabupaten/kota di Riau. Di mana pada APBD dianggarkan dana sekitar Rp115 miliar, untuk per unit rumahnya didanai bervariasi mulai dari Rp57 juta dan ada juga yang Rp60 juta.
“Teman-teman dinas terkait di kabupaten/kota juga sebagian ada yang melaksanakan program RLH seperti Rokan Hilir, Bengkalis dan Kampar. Itu semua upaya kami dalam menekan angka kekurangan rumah tersebut,” sebutnya.
Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR melalui Kabag Hukum dan Komunikasi Publik, Dedi S Susateyo mengatakan, pemerintah pusat juga memiliki program 1 juta rumah setiap tahunnya yang juga diharapkan bisa menekan angka itu.
“Tapi bagaimana pun angka ini tetap ada, karena ini terkait pertumbuhan penduduk,” katanya.
Sebab menurutnya, setiap hari ada masyarakat berumah tangga yang memerlukan rumah. Dengan begitu otomatis akan menjadi catatan kekurangan rumah untuk generasi baru. Untuk itu, pihaknya terus melakukan program 1 juta rumah yang sudah dilaksanakan sejak 2014 lalu.
“Memang program ini setiap tahun ada peningkatan, seperti pada 2018 bisa mencapai 1,1 juta unit rumah,” sebutnya.
Untuk itu, Dedi berharap adanya sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah, baik provinsi dan kabupaten/kota untuk menyiapkan perumahan KPR bersubsidi.
“Selain sinergi antarpemerintah, juga tak lepas sinergi dengan para teman-teman pengembangan perumahan KPR subsidi, dan perbankan sebagai penyelenggara kredit,” paparnya.
Karena itu, Dedi mengajak agar semua intansi terkait memanfaatkan program pemerintah yang diselenggarakan melalui skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP), subsidi selisih bunga (SSB) dan lainnya.
“Ini peluang kita untuk mempercepat dan menekan tingginya angka kekurangan hunian di Indonesia,” ajaknya.(sol)
