JAKARTA (RP) - Adu cepat selalu terjadi dalam pengusutan kasus korupsi simulator SIM di Korps Lalu Lintas Mabes Polri.
Kali ini, kompetisi meminta data dari Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) terkait rekening pejabat-pejabat di Korlantas. Rupanya Polri juga menginginkan data tersebut.
‘’Tentu data dari PPATK kita butuhkan untuk melengkapi penyidikan,’’ ujar Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Anang Iskandar, Ahad (12/8).
Data PPATK itu termasuk transfer-transfer yang masuk maupun keluar dari objek rekening yang diperiksa. Menurut Anang, data itu nanti akan mendukung kecepatan penyelesaian kasus.
‘’Rinciannya tentu sangat bermanfaat. Detailnya tentu penyidik yang tahu,’’ katanya.
Sebelumnya, PPATK telah menyerahkan data ke KPK, namun tidak merinci secara terbuka siapa pejabat yang ditelaah rekeningnya. Yang jelas, PPATK membenarkan ada aliran puluhan miliar dalam rekening itu.
Sementara itu juru bicara KPK Johan Budi mengatakan bahwa pihaknya akan terus mengembangkan kasus simulator SIM. Meski menjelang hari raya, KPK tidak menyusutkan semangat untuk membongkar kasus yang sudah menyeret dua jenderal polisi itu.
Bahkan, pekan ini KPK akan mulai memeriksa barang bukti yang lama tersimpan di kontainer di halaman belakang gedung KPK. Soal siapa saja yang akan diperiksa pekan depan, Johan mengaku belum mengetahuinya.
Yang jelas, KPK belum merencanakan untuk memeriksa tersangka. Jadi yang akan diperiksa dalam waktu dekat adalah para saksi.
Ia juga tidak mengetahui kapan waktu pasti para saksi simulator SIM diperiksa. ‘’Tapi dalam waktu dekat KPK masih akan memeriksa saksi-saksi dulu. Tapi siapa, saya belum dapat informasi,’’ ujar Johan saat dihubungi, Ahad (12/8).
Begitu juga soal laporan PPATK ke KPK beberapa waktu lalu. Menurut Johan, KPK memang sebagai pihak yang mengirim permintaan agar PPATK menelusuri soal ada tidaknya aliran dana ke beberapa pihak terkait kasus simulator SIM.
PPATK pun telah menyerahkan hasil penelusurannya sejak beberapa waktu lalu.
Nah, saat ditanya siapa saja pihak yang rekeningnya diduga terkait dengan simulator SIM, Johan tidak bisa menyebutkan. Ia berasalan tidak mengetahuinya dan tidak mungkin diberi tahu oleh para penyidik.
Apakah para jenderal yang sudah ditetapkan sebagai tersangka rekeningnya termasuk yang dilaporkan PPATK, Johan juga mengaku tidak mengetahuinya. ‘’Itu kan untuk kepentingan penyidikan yang tidak mungkin diumumkan ke publik,’’ imbuhnya.
Peneliti ICW Donal Fariz menyebut PPATK sudah tepat memberikan data ke KPK dan tidak ke polisi. ‘’Data itu akan lebih bermanfaat bagi KPK,’’ katanya.
Korlantas, lanjut Donal, sejak lama dikenal sebagai salah satu sumber pemasukan untuk polisi. Misalnya, dana yang masuk dari pengurusan SIM, STNK dan BPKB kendaraan baru yang setiap hari bisa mencapai hitungan miliaran rupiah.
‘’Selama ini, tidak ada proses audit yang transparan terkait penerimaan Korlantas Polri itu, data PPATK itu yang bisa dijadikan pegangan KPK untuk mengungkapnya,’’ katanya.
Jika data PPATK masuk ke Mabes Polri, Donal khawatir nasibnya akan sama dengan pelaporan kasus dugaan rekening gendut yang hingga kini dinyatakan tidak ada oleh Mabes Polri.
‘’Rekan kami Tama Langkun yang dibacok orang, hingga kini juga tak mendapatkan kepastian hukum siapa pelakunya. Padahal, Tama dibacok tak lama setalah ungkap kasus rekening gendut petinggi kepolisian,’’ katanya.(rdl/dim/kuh/jpnn/ila)
