Jurus Pemerintah dan BI Jaga Inflasi Dikisaran 2-4 Persen

Ekonomi-Bisnis | Kamis, 13 Februari 2020 - 21:10 WIB

Jurus Pemerintah dan BI Jaga Inflasi Dikisaran 2-4 Persen
Ilustrasi pedagang beras eceran di pasar tradisional. Pemerintah dan BI berkomitmen menjaga tingkat inflasi di kisaran 2-4 persen tahun ini sebagai bagian dari upaya menjaga tingkat harga. (Dok. Fredrik Tarigan/Jawa Pos)

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Pada 2019 lalu, pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) menjaga inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) tetap rendah dengan terkendali di level 2,72 persen (yoy) dan berada dalam kisaran sasaran 3,5±1 persen. Keberhasilan itu dikontribusi oleh beberapa instrumen.

"Keberhasilan menjaga inflasi 2019 sebesar 2.72 persen (yoy) tersebut disumbang oleh penurunan inflasi inti (3,02 persen yoy) dan minimnya inflasi administered prices (AP) (0,51 persen yoy), sedangkan inflasi volatite food (VF) meningkat (4,30 persen yoy), namun masih terjaga di bawah 5 persen sesuai kesepakatan HLM TPIP 2019," jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di kantornya, Kamis (13/3).


Saat ini, pemerintah dan BI berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas harga. Tujuannya agar inflasi IHK tetap terjaga dalam kisaran sasarannya 3,0±1 persen pada 2020.

"Inflasi yang rendah dan stabil diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkesinambungan menuju Indonesia maju," jelas dia.

Sejalan dengan komitmen tersebut, Tim Pengensali Inflasi Pusat (TPIP) menyepakati empat langkah strategis untuk pengendalian inflasi. Salah satunya menjaga inflasi VF dalam kisaran 4,0±1 persen.

"Memperkuat empat pilar strategi yang mencakup keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif (4K). Implementasi strategi difokuskan untuk menurunkan disparitas harga antar waktu dan antar wilayah," tambahnya.

Kemudian, menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Selain itu, pihaknya juga akan memperkuat kelembagaan pertanian, disertai peningkatan kapasitas, pembiayaan, dan pengembangan ekosistem pertanian digital.

"Meningkatkan efektivitas program-program perlindungan sosial dan penyaluran subsidi tepat sasaran dalam rangka menjaga daya beli masyarakat tetap terjaga. Memperkuat sinergi komunikasi untuk mendukung pengelolaan ekspektasi masyarakat," tutupya.

Sumber: Jawapos.com
Editor: Erizal









Tuliskan Komentar anda dari account Facebook