JAKARTA (RP) - Belum keluarnya keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait pengelolaan Blok Siak yang akan berakhir masa kontraknya dengan PT Chevron Pasific Indonesia (CPI) 27 November 2013, disinyalir terjadi lantaran pemerintah mendapat intervensi pihak asing. Namun pihak Kementerian ESDM secara tegas membantah sinyalemen tersebut.
Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS), Marwan Batu Bara mengatakan, pemerintah seharusnya sudah bisa menentukan sikap apakah dilakukan perpanjangan kontrak dengan CPI atau dinasionalisasi jauh sebelum kontrak dengan PT CPI berakhir.
“Keterlambatan ini mengindikasikan mereka (pemerintah, red) terpengaruh oleh intervensi asing, CPI, mereka tunduk pada asing,” kata Marwan Batu Bara di Jakarta, Senin (11/11).
Dikatakannya, kalau pemerintah memikirkan kepentingan nasional sesuai konstitusi, memihak pada ketahanan energi nasional, sejak lama harusnya sudah diputus kontrak dengan CPI tidak diperpanjang.
Pihaknya khawatir, pemerintah akan melakukan perpanjangan kontrak sementara pengelolaan Blok Siak di Riau dengan PT CPI bila sampai 27 November nanti pemerintah belum menentukan sikap. Karena perpanjangan sementara itu justru sinyal bahwa Blok Siak bakal kembali dikuasai asing.
“CPI dikasih perpanjangan sementara. Kalau itu benar, saya yakin ujung-ujungnya nanti (pemerintah, red) menuruti kepentingan asing. Saya kira kita perlu tegas, pengelolaan Blok Siak serahkan ke nasional, bukan malah mencari-cari jalan mengamankan kepentingan asing,” tegas Marwan.
Diakuinya bahwa penentuan pengelola Blok Siak ditentukan oleh eksekutif. Namun melihat perkembangan yang ada, maka dalam keputusannya nanti pemerintah akan mempertimbangkan tiga opsi terkait nasib operasional Blok Siak.
Pertama, kontrak operasional Blok Siak yang sudah dikuasai CPI sejak 1963 diperpanjang. Kedua, akan diserahkan sepenuhnya ke Pertamina.
Opsi ketiga, pemerintah akan mengambil jalan tengah dengan menjadikan Pertamina sebagai operator, sementara PT CPI tetap mendapat bagian namun tidak banyak.
“Tapi kan yang kita mau Blok Siak itu dikelola seratus persen oleh Pertamina. Apalagi sekarang yang kerja di sana (CPI, red) kan mayoritas orang kita, produksinya juga di darat, sehingga tidak akan sesulit yang dibayangkan,” jelasnya.
Karena itu, Marwan mendesak pemerintah segera menentukan sikap dan pihaknya ingin pemerintah memihak kepentingan bangsa, memihak ketahanan energi dan menjalankan amanah konstitusi.
Sebab, bila blok Siak tetap masih dikelola asing maka bisa mengancam ketahanan energi.
“Kita mau ketegasan, segeralah diputuskan tidak diperpanjang. Situasinya sudah beda, tidak seperti dulu. Rakyat sudah banyak paham. Kita perlu menyatakan sikap bahwa kita tidak mau selalu jadi pecundang. Presiden harus perhatikan ini, presiden harus memihak rakyatnya, jangan memihak asing,” pungkasnya.
Sementara itu Kepala Pusat Komunikasi Kementerian ESDM Saleh Abdurrahman membantah lambannya pembahasan Keputusan Menteri ESDM terkait pengelolaan Blok Siak disebabkan adanya intervensi asing.
Dia menegaskan semua aspek harus dikaji terkait pengelolaan Blok Siak ke depan, termasuk usulan Pemprov Riau yang juga ingin mengelolanya.
“Tidak ada (intervensi asing, red). Semua karena atas dasar analisis dan kajian mendalam. Ya semua dikaji. Yang saya dapat informasi dari teman di migas, seluruh aspek dikaji, yang terbaik bagi bangsa, bagi produksi migas,” jelasnya.
Itu sebabnya, lanjut Saleh, belum ada keputusan yang dikeluarkan pemerintah. Dia juga menambahkan bahwa jajaran Direktur di Kementerian ESDM sangat memahami dalam pembahasan keputusan ini mereka tidka bisa lama-lama dan harus segera ada keputusan.
“Jadi kita tunggu lah, dalam waktu cepat kita sampaikan ke teman-teman,” tandasnya.
Sementara itu Pemprov Riau yang coba mengelola Blok Siak melalui PT Riau Petroleum berharap jangan ada intervensi asing karena sumur migas yang ada tersebut berada di wilayah Indonesia.
“Tidak boleh ada intervensi asing. Mudah-mudahan tidak terjadi dalam hal Blok Siak ini. Karena masalahnya di Indonesia,” kata Asisten II Setdaprov Riau bidang ekonomi pembangunan Emrizal Pakis saat ditemui Riau Pos, Senin (11/11) di kantor gubernur.
Mantan Kepala Bappeda Riau ini juga berharap agar pemerintah pusat dapat menganalisa penilaian atas proposal yang sudah diajukan Pemprov Riau.
Terutama memberikan kesempatan supaya daerah dapat mengelola sumur migas yang akan segera berakhir masa kontraknya dengan PT CPI.(fat/egp/rio/yls)
