PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Cabang Riau sangat mendukung langkah Presiden Republik Indonesia yang ingin meningkatkan produktivitas kelapa sawit Indonesia.
Salah satu upaya yang juga ditujukan untuk meningkatkan daya saing komoditas strategis ini dilakukan melalui program peremajaan kelapa sawit rakyat.
“Kami mengapresiasi program replanting yang dilakukan Presiden,” kata Saut Sihombing, Ketua Gapki Cabang Riau usai mengikuti program peremajaan kelapa sawit rakyat di Rokan Hilir (Rohil), Riau, Rabu (9/5).
Sebagai kelanjutan peresmian program yang sudah dimulai di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan dan Serdang Bedagai, Sumatera Utara pada 2017 lalu, kemarin Presiden Jokowi meresmikan program peremajaan kelapa sawit rakyat di Rohil.
Menurutnya, program tersebut ditujukan untuk meningkatkan produktivitas kebun sawit rakyat. Pada acara yang juga dihadiri Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil serta Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Presiden menyampaikan bahwa luas kebun rakyat yang akan diremajakan di seluruh tanah air mencapai 185 ribu hektare.
Dari total luasan itu, peremajaan kebun sawit di Provinsi Riau sendiri mencapai 25 ribu hektare. Untuk masing-masing hektare, disediakan dana dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sebesar Rp25 juta per hektare.
Di samping peremajaan sawit rakyat, Presiden juga memberikan sertifikat kepada petani sawit. Sertifikat ini penting untuk menghindari sengketa yang biasa terjadi di banyak tempat. “Ini yang ingin kita selesaikan cepat-cepat,” kata Presiden Jokowi di depan petani sawit Rohil.
Ia berpesan agar perangkat desa mulai dari lurah, camat membantu Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyelesaikan pemberian sertifikat tersebut.
Presiden menyebutkan, bahwa tahun lalu pemerintah menargetkan penyelesaian sebanyak 5 juta sertifikat. Tahun 2018 ini, target tersebut sebanyak 7 juta sertifikat.
Meskipun langkah-langkah awal ini dinilai baik, menurut Gapki Riau, konsistensi pemerintah dalam upaya memajukan industri sawit harus terus dilakukan. “Terutama, terkait dengan regulasi-regulasi yang dapat memberikan dampak positif bagi industri sawit nasional,” lanjut Saut Sihombing.(rls/kom)
