JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Jumlah utang pemerintah per akhir Febuari 2018 mencapai Rp4.034,8 triliun, atau 29,24 persen dari PDB. Artinya, utang itu masih aman di bawah level ketentuan UU Keuangan Negara. Utang luar negeri swasta per akhir Januari lalu, mencapai Rp2.351,7 triliun. Sementara, surat utang negara (SUN) disebut-sebut banyak dimiliki pemodal asing.

“Kepemilikan SUN investor asing bisa dilihat sisi positifnya. Itu menunjukan kepercayaan investor asing. Risikonya, investor bisa dengan mudah keluar dari market. Namun, harus dilihat profil investornya,” tutur Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Luky Alfirman, di Jakarta, akhir pekan lalu.

Menurut Luky, profil pemberi utang bukan spekulan yang  sebentar-sebentar suka berspekulasi beli atau jual surat berharga. SBN domestik dimiliki pihak asing adalah SBN dengan tenor panjang atau investor jangka panjang, bank sentral, dana pensiun. “Jadi, bukan spekulan,” jelas Luky.

Investor asing dominan yaitu lembaga keuangan, reksadana dan bank sentral serta pemerintah negara asing. Ada pun kepemilikan SBN domestik oleh investor asing perakhir Maret 2018 mencapai 39,3 persen. Ketika melakukan utang itu sudah terencana. Berapa jumlahnya ada di APBN. “Bukan berarti perlu Januari, ambil,” ulasnya.

Banyak pertanyaan berseliweran mampu tidak begara untuk bayar? Menjawab pertanyaan macam itu, Luky lalu mencontohkan, kalau ke bank biasanya ditanya utang digunakan untuk apa, dan ada kemampuan bayar. Kalau mampu, diberikan utang. “Ukuran kemampuan bayar, kalau di bank itukan dilihat, income kamu berapa sih,” jelasnya.

Yang paling penting lanjut Luky utang dipakai untuk apa. Belanja infrastruktur bertambah. Nah, untuk memperluas basis investor SUN, khususnya generasi milenial, Kemenkeu akan menerbitkan surat berharga negara (SBN) ritel daring. Berdasar rencana SBN itu akan mulai dipasarkan pada Mei 2018. “Kami ingin memfasilitasi dan menarik investor muda,” ucapnya.(dai/jpg)