SIAK (RIAUPOS.CO) - Sektor perkebunan kelapa sawit di Riau memiliki andil yang cukup besar untuk memberikan kontribusi terhadap pemerintah. Jika selama ini daerah tak mendapatkan dana bagi hasil kelapa sawit ini, namun desakan akan usulan bagi hasil dari sawit memang harus terus digaungkan.

“Wacana bagi hasil sawit ini dinilai wajar dan relevan terutama bagi daerah. Sebab dampak yang dihasilkan dari perkebunan sawit ini jika tak diawasi, maka bisa merusak lingkungan,” kata Bupati Siak Drs H Syamsuar MSi, Kamis (10/3).

Wacana DBH sawit ini, sudah dibahas bersama anggota DPR RI asal Riau Jon Erizal. Hal ini sudah jadi pembicaraan serius dan dibahas bersama Komisi IX DPR RI.

Selama ini, yang menikmati hasil sawit ini adalah pemerintah pusat, dan daerah tak ada imbasnya. Sementara daerahlah yang paling utama kena imbasnya jika jalan rusak, lingkungan rusak, lahan jadi kering dan lainnya.

Bagi hasil sawit ini dinilai wajar, sebab komoditi yang ini jadi primadona ini telah mendunia. Selain itu sebagai bahan produk industri hilir.

Sebab potensi perkebunan kelapa sawit khususnya di Riau tergolong luas, mencapai 273 ribu hektare.

Keberadaan kebun ini sudah puluhan tahun, namun kontribusi bagi daerah sama sekali nol.  Bayangkan saja, truk-truk kendaraan milik perusahaan yang mengangkut sawit tiap harinya begitu padat, dampaknya jalan-jalan rusak.

Kerusakan jalan ini, tentunya dibebankan pada daerah. Sementara perusahaan kurang andilnya. “Mau memungut retibusi tak diperkenankan. Pajak, masuk ke pusat,” ujar dia.

Sekiranya ada dana bagi hasil pajak ini, sangat membantu daerah. Selain migas dan sumber lainnya, tentu peluang yang di depan mata ini sangat membantu.(aal)