MEDAN (RIAUPOS.CO) - Salah satu kendala yang dihadapi dalam meningkatkan minat berwisata ke Danau Toba adalah akses transportasi. Jika wisatawan yang berasal dari luar Provinsi Sumatera Utara menggunakan pesawat hingga ke bandara Kuala Namu, Deli Serdang, masih dibutuhkan waktu 4-5 jam lagi jalan darat baru mencapai Danau Toba.
Karenanya, pemerintah pusat sedang merencanakan pembanunan jalan tol dari Medan ke Danau Toba."Kami punya badan pengembangan infrasturkur wilayah, termasuk 10 destinasi pariwisata unggulan, salah satunya Danau Toba,” ujar Menteri Perkerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.
Tentang rencana ini, Kepala Badan Pembangunan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Hermanto Dardak menjelaskan, akses memang menjadi masalah utama soal wisata Danau Toba dan sekaligus masalah masyarakat setempat.
"Kita tahu masalah itu, tapi tidaklah mudah untuk mengatasinya. Untuk membuka jalur kereta ke Danau Toba, harus buat banyak terowongan. Buat jalan juga tak sebentar waktunya," tuturnya.
Meski begitu, Kementerian PUPR sudah punya rencana untuk membangun jalan tol dari Medan ke Danau Toba. Jalan tol yang diharapkan bisa memangkas waktu lebih cepat.
"Cukup 1-2 jam saja. Rencana ini masih terus kita kaji dan semoga cepat selesai," katanya.
Di tempat yang sama Menteri Pariwisata Arief Yahya menjelaskan betapa pentingnya badan otorita pariwisata untuk Indonesia, khususnya Danau Toba.
“Bayangkan, satu perusahaan punya 7 CEO, itu nggak bisa jalan perusahannya,” ujar Menpar Arief Yahya dalam rakor itu.
Perkataannya itu memang menyinggung soal pengelolaan Danau Toba. Bukan tanpa sebab, karena memang ada tujuh kabupaten di sekitar Danau Toba yang masing-masing punya ide dan visi.
"Itu namanya critical success factor. Saya nggak akan ke sini, kalau tujuh bupati itu tidak tanda tangan dalam satu surat. Akhirnya sudah tercapai," katanya.
Kini, pengelola wisata Danau Toba adalah Badan Otorita Pariwisata. Suatu badan yang dibentuk oleh Kemenpar yang berisikan para ahli, pemda dan pemerintah pusat. Badan Otorita Pariwisata inilah yang nantinya memutuskan, mau dibikin atraksi dan fasilitas apa serta apa-apa saja yang dibenahi.
Istilahnya, lanjut Arief, single destination single management. Sehingga, segala urusan pariwisata bisa diselesaikan dengan cepat dan mudah lewat satu pintu. Tidak ribet dan birokrasinya tidak panjang.
“Badan Otorita Pariwisata pun nanti kita serahkan dan harus melalui persetujuan Presiden Jokowi. Ke depan, ada 10 destinasi unggulan yang sedang disiapkan badan otoritanya,” ujarnya.(int/ms)
Laporan: RPG
Editor: Fopin A Sinaga
