PEKANBARU (RP) - Pemerintah Provinsi Riau mendesak perhatian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dapat ditingkatkan.

Komitmen itu diperlukan agar dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat tempatan yang ada di Bumi Melayu Lancang Kuning.

Hal itu disampaikan Kepala Biro Ekonomi Setdaprov Riau, Irhas Irfan kepada Riau Pos, akhir pekan lalu di Kantor Gubernur Riau.

Dia menilai, sejauh ini perhatian BUMN yang telah diatur Peraturan Menteri BUMN masih belum maksimal.

Saat ditanyakan mengenai penyebab tidak optimalnya program kemitraan dan bina lingkungan itu, dia menilai hal itu terjadi karena kurangnya sinergitas dengan pemerintah daerah. Sehingga penerapan sering kurang menyentuh masyarakat.

‘’Idealnya harus ada tim koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program kemitraan tersebut. Misalnya, perusahaan meminta data sekolah yang akan dibantu, kita dapat berikan datanya. Sehingga porsinya dapat tepat sasaran,’’ terang Irhas.

Dengan kondisi itu, Pemerintah Provinsi Riau sudah mengumpulkan seluruh BUMN yang ada di Riau. Diharapkan, terdapat suatu solusi untuk meningkatkan perhatian ke masyarakat.

‘’Dari data yang kita peroleh program PKBL di Riau masih berada di angka 1,5 persen. Sementara dalam Peraturan Menteri BUMN itu diatur sebesar 2 persen. Itu salah satu yang kita bahas dalam pertemuan bersama BUMN,’’ sambungnya.

Lebih jauh dikatakannnya, pihak Pemerintah Provinsi Riau juga sudah membuat kesepakatan dan keputusan bersama dengan instansi terkait. Rekomendasi itu yang nantinya menjadi naskah tertulis yang disampaikan ke Pusat.

‘’Kesepakatan kita antara lain, Perusahaan BUMN, Kadin dan Pemerintah Provinsi Riau bersama pemerintah kabupaten/kota secara bersama-sama melakukan sosialisasi. Sehingga usaha kecil mengetahui prosedur memperoleh program kemitraan dan program bina lingkungan di Riau,’’ imbuh Irhas.(rio)