PEKANBARU (RP) — Keinginan Pemerintah Kabupaten Pelalawan dan Inderagiri Hulu (Inhu) yang ingin mengelola Blok Migas Kampar Utara disambut baik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.
Namun Pemprov berharap kedua belah pihak dapat duduk bersama karena proses merebut pengelolaan sumur minyak bukanlah hal yang mudah.
Demikian disampaikan Kepala Biro Administrasi Ekonomi Setdaprov Riau, Burhanuddin saat berbincang dengan Riau Pos, Kamis (9/5) di Pekanbaru.
Menurutnya kalau memang ada BUMD dari Pemkab yang ingin mengelola blok Migas maka selayaknya dikonsultasikan bersama terlebih dahulu.
“Kita harus mengerjakan bersama-sama, karena sudah didudukkan pun kadang belum bisa menjamin.
Sebab pengelolaan Migas di tanah air, sekarang pihak pusat dan Kementerian sangat selektif dalam memilih pengelola,” ujarnya.
Dengan duduk bersama diharapkan Burhanuddin dapat lebih terkoordinir secara baik dan harus ada strategi-strategi yang disiapkan. Seperti mempersiapkan kelembagaan dan mitra yang bonafit.
Seperti yang dilakukannya terkait pengelolaan Blok Siak oleh salah satu BUMD milik daerah, Riau Petroleum.
Pria yang akrab disapa Boy tersebut menambahkan selektifnya pemerintah dalam minyak mengakibatkan verifikasi lebih ketat dilakukan kepada calon pengelola, terutama perusahaan daerah.
“Blok Kampar atau Blok Lirik ini memang berakhir pada November 2013 seperti Blok Siak. Lewat koordinasi yang matang untuk Blok Siak kita sudah masukkan proposal akhir April ke Kementrian ESDM pasca studi bersama yang dilakukan dengan mitra dan pemilik modal sebagai strategi sejak awal tahun,” bebernya.(egp)
