JAKARTA (RIAUPOS.CO)– Investor hulu minyak dan gas bumi (migas) menginginkan adanya insentif berupa tax holiday (pembebasan pajak) mau pun tax allowance (keringanan pajak) untuk menggairahkan industri hulu migas. Sebab, selama ini aturan yang ada dinilai belum terlalu mengakomodasi industri hulu migas di Indonesia.

Direktur Eksekutif Indonesian Petroleum Association (IPA) Marjolijin Wajong mengatakan, pihaknya masih menunggu aturan tentang tax holiday dan tax allowance dari Kementerian Keuangan. Dia menambahkan, adanya tax holiday maupun tax allowance bisa membantu investasi di sektor hulu migas.

Apalagi jika insentif tersebut diberikan sebelum investor melakukan aktivitas hulu migas. ”Sehingga bisa memberikan kepastian kepada investor,” imbuhnya, Senin (9/4). Selama ini insentif diberikan setelah kontraktor mengeluarkan dana seperti mengebor sumur migas. Pada tahun kemarin, jumlah investasi di sektor hulu migas belum sesuai dengan target pemerintah.

Selain itu, pada 2017, realisasi investasi migas merupakan titik terendah selama tiga tahun berturut-turut sejak 2015. Hal tersebut disebabkan rendahnya harga minyak dunia yang mulai berangsur pulih pada tahun ini. Pada 2015, realisasi investasi migas mencapai 17,38 miliar dolar Amerika Serikat (AS). Angka itu lalu turun menjadi 12,74 miliar dolar AS pada 2016 dan anjlok menjadi 9,33 miliar dolar AS pada 2017.

Padahal, target investasi migas 2017 mencapai 12 miliar dolar AS dalam revisi WP&B SKK Migas. Untuk tahun ini, pemerintah menargetkan investasi migas bisa mencapai 17,04 miliar dolar AS. Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar menyatakan, pemilihan skema kontrak bagi hasil migas dengan sistem gross split diyakini dapat mempercepat proses bisnis sektor hulu migas.

”Kita tidak punya pilihan lain. Gross split ini menjadi pilihan kita karena ke depan tantangannya banyak. Terutama dalam hal untuk mempercepat bisnis proses mulai dari eksplorasi sampai eksploitasi,” kata Arcandra.(vir/c6/sof/jpg)