PEKANBARU (RP) -  Sekretaris Daerah Provinsi Riau Wan Syamsir Yus memenuhi panggilan sidang sebagai saksi dalam kasus dugaan suap kepada anggota DPRD Riau terkait revisi Perda 06/2013 tentang venue PON, Kamis (8/11).

Wan Syamsir Yus dihadirkan sebagai saksi atas dugaan korupsi senilai Rp900 juta dari Rp1,8 miliar yang dijanjikan dengan terdakwa dua anggota DPRD Riau, Muhammad Dunir dan Faisal Azwan yang sedang disidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, Kamis (8/11).

Saat diperiksa, Wan Syamsir Yus banyak menjawab tidak tahu. Kemarin, Jaksa Penuntut Umum  (JPU) pada KPK meng- agendakan memeriksa beberapa saksi seperti anggota DPRD Riau AB Purba dan empat orang dari konsorsium yaitu Wagiman, Satria Priambodo, Anton Rahmadi dan Nugroho Agung Sanyoto. Sementara itu Gubernur Riau Rusli Zainal yang dijadwalkan berhalangan hadir. Ketua Majelis Hakim, Krosbin Lumban Gaol sempat menanyakan hal itu kepada penuntut umum.

‘’Saksi berhalangan hadir yang mulia ketua majelis hakim,’’ kata Jaksa Penuntut Umum Riyono SH sambil maju ke depan dan menyerahkan surat ke Majelis Hakim yang dipimpin Krosbin Lumban Gaol SH MH itu.

Sementara AB Purba ditanyakan hakim soal mengapa Banleg meloloskan perubahan anggaran yang melebihi 10 persen, AB Purba mengatakan bahwa Banleg mengambil dasar audit BPKP saat meloloskan penambahan anggaran tersebut.

‘’Banleg mengambil dasar dari audit BPKP,’’ kata AB Purba.

Akibat lolosnya proses penambahan anggaran tersebut dari Banleg, terjadi penambahan anggaran pembangunan venue lapangan tembak PON dari semula hanya Rp44 miliar lebih menjadi Rp64 miliar lebih.

AB Purba sempat menghubungi Muhammad Dunir melalui telepon telepon selular sebelum Dunir ditangkap pada tanggal 4 April lalu. KPK menilai pembicaraan Dunir dan AB Purba terkait permintaan uang lelah, namun AB Purba mengatakan pembicaraannya tentang dana SPJ anggota DPRD Riau yang akan berangkat ke Jakarta.

‘’Itu saya menanyakan apakah SPJ sudah cair atau belum,’’ kata AB Purba.(rul)