JAKARTA (RP) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tampaknya ingin memperbaiki hubungan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri yang memanas menyusul konflik penanganan dugaan korupsi proyek driving simulator di Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri.
Hal itu terlihat saat Presiden menghadiri buka puasa bersama seluruh jajaran pemerintahan dan keluarga besar Polri di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Rabu (8/8) petang.
Usai berbuka puasa, Presiden menyempatkan diri untuk mendekati dan mempertemukan Kepala Polisi RI Jenderal Timur Pradopo dan Ketua KPK Abraham Samad.
Ia berdiri di tengah di antara dua petinggi lembaga penegak hukum itu. Tak jelas isi pembicaraan antara SBY, Abraham dan Timur.
Kapolri pun tersenyum ketika dikonfirmasi soal itu. Ia menyatakan KPK dan Polri tetap berkomitmen untuk memberantas korupsi. Terkait penetapan tersangka, tuturnya, masih dalam proses koordinasi.
‘’Kita komitmen dengan masalah Korupsi. Kita komitmen termasuk korupsi di Polri. Kita akan proses secara hukum yang berlaku, sesuai komitmen kita sebelumnya,’’ kata Jenderal Timur. Apakah ini berarti KPK dan Polri telah berdamai? ‘’Insya Allah, Insya Allah,’’ tutur Timur sambil tertawa.
Seperti yang diketahui, hubungan KPK dan Mabes Polri sempat memanas karena rebutan penanganan kasus korupsi proyek driving simulator di Korlantas Polri. Saling tuding terjadi di antara dua lembaga ini, karena merasa sama-sama telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
Bahkan dua lembaga ini terkesan berlomba untuk menetapkan tersangka dalam kasus tersebut. Padahal sebelumnya di hadapan media massa, KPK dan Polri berjanji menyelesaikan kasus itu dengan jalan koordinasi.
Status Brigjen Didik Jadi Penentu
Sebelumnya, pertemuan demi pertemuan antara pimpinan KPK dan Polri tak kunjung juga menemukan kata sepakat.
Kedua pihak masing-masing masih bersikukuh melanjutkan penyidikan kasus korupsi simulator SIM dengan tekniknya masing-masing.
Rupanya, salah satu akar masalah dalam perundingan ini adalah status Brigjen Didik Purnomo, Wakil Kepala Korps Lalu Lintas Polri yang sudah lebih dulu ditahan oleh pihak Bareskrim Polri.
KPK bersikukuh Didik harus menjadi tersangka KPK berbarengan dengan Irjen Djoko Susilo yang juga sudah dijadikan tersangka oleh KPK.
‘’Sekarang posisinya tersangka DP sudah ada dalam penahanan kita, bagaimana bisa diambil?’’ ujar sumber JPNN di lingkungan penyidik Bareskrim Polri kemarin. Didik Purnomo ditahan sejak Jumat (3/8) malam lalu di rutan Brimob.
KPK, lanjut sumber ini, berdalih jika Didik Purnomo tidak disidik bersamaan dengan Djoko Susilo maka konstruksi kasusnya menjadi tidak kuat. ‘’Padahal, sudah ada komitmen Selasa sore (31/7) bahwa KPK hanya DS saja, lainnya kami,’’ tambahnya.
Selama KPK masih belum ikhlas dalam status Didik ini, dia menduga pembicaraan akan buntu. ‘’Kalau sudah ditahan, mekanisme penghentian penyidikannya diatur dengan KUHAP, kita ikuti KUHAP saja,’’ katanya.
Di bagian lain, pemerintah menolak jika pertemuan antara pimpinan KPK dan Polri menemui jalan buntu. Menko Polhukam Djoko Suyanto yang ditugasi Presiden SBY untuk melakukan komunikasi dengan pimpinan dua lembaga itu masih optimis ada solusi yang disepakati.
‘’Yang bilang buntu siapa? Mereka sudah ketemu tapi sepakat untuk cooling down dulu,’’ kata Djoko di Kompleks Istana Kepresidenan, kemarin. Berdasarkan laporan yang diterima mantan Panglima TNI itu nantinya akan ada pertemuan lagi antara pimpinan KPK dan Polri.
Namun Djoko enggan merinci maksud dari cooling down tersebut. ‘’Yang jelas nanti akan ada pertemuan selanjutnya,’’ kata mantan Panglima TNI itu.
Lantas bagaimana dengan kelanjutan proses penyidikan dugaan korupsi simulator Korlantas? Djoko mengatakan, proses penyidikan bisa tetap terus berjalan. Dia menolak jika berlarut-larutnya komunikasi antara pimpinan KPK dan Polri bisa mengulur waktu penyidikan.
‘’Yang penting adalah proses hukumnya. Kedua pihak sepakat bahwa terjadi dugaan tindak pidana korupsi di Korlantas,’’ terang Djoko.
Hal yang sama juga diutarakan Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha yang menegaskan, tidak ada konflik antara KPK dan Polri.
‘’Di tingkat pimpinan sudah berkoordinasi dan bersinergi. Sudah ada progress dan pemahaman yang baik,’’ kata Julian.(fal/kuh/ila)
