JAKARTA (RP) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mulai melakukan sejumlah upaya untuk meredam gejolak menjelang pemberlakuan kebijakan pengurangan subsidi BBM.
Rabu (8/5) SBY mengundang Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie secara khusus ke Kantor Presiden. Pertemuan tersebut membahas sikap Golkar terkait dengan rencana kenaikan harga BBM yang disertai kompensasi bagi masyarakat miskin.
”Saya diundang sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Kita ingin membicarakan satu ketimpangan subsidi BBM,” jelas Aburizal di Kantor Presiden kemarin.
Petinggi partai berlambang beringin yang akrab disapa Ical itu menuturkan, pihaknya sepakat dengan rencana kebijakan yang bakal dijalankan pemerintah soal pengurangan subsidi BBM.
Ical mengatakan, pemberian subsidi BBM sudah cukup tinggi. Ia menyebutkan, subsidi BBM tanpa listrik sudah mencapai Rp250 triliun, sedangkan termasuk listrik sekitar Rp350 triliun.
Ironisnya lanjut Ical, sebagian besar subsidi BBM tersebut justru dinikmati kalangan menengah ke atas. Akibatnya, anggaran untuk membangun infrastruktur dan memberikan kesejahteraan kepada rakyat makin kecil.
”Prinsipnya, kita harus mengurangi subsidi tidak tepat sasaran itu. Kita jalankan subsidi yang tepat sasaran,” ujarnya.
Sebagai akibat pengurangan subsidi yang tidak tepat sasaran, harga BBM akan dinaikkan. Namun, kenaikan harga itu berpotensi mengakibatkan gejolak sosial yang harus diantisipasi pemerintah. Ical pun menyatakan persetujuannya terhadap kompensasi kenaikan harga BBM sebagai program jangka pendek.
”Kalau kita ingin mengandalkan semacam BLT (bantuan langsung tunai) atau bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM), program ini hanya untuk mengatasi gejolak sesaat empat sampai enam bulan,” lanjutnya.
Penghematan jangka panjang perlu dilakukan secara terus-menerus untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan program-program kesejahteraan rakyat.
Misalnya, beasiswa untuk rakyat miskin, penambahan jumlah program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM), dan pembangunan infrastruktur.
Menyangkut kekhawatiran program semacam BLT bernuansa politik, Ical mengatakan bahwa dirinya yakin pemerintah tidak berniat mencari keuntungan.
Apalagi, program itu hanya dilakukan dalam waktu singkat, tidak sampai menjelang Pemilu 2014.
”Partai didirikan bukan hanya untuk pemenangan dalam Pemilu, namun juga harus memihak kepada rakyat. Semua sepakat harga BBM harus naik. Ada penghematan akibat pengurangan subsidi, yang 20 persen kembalikan dong kepada rakyat,” tukas Ical.(ken/c10/fat)
