JAKARTA (RP) - Pembentukan tim pengendali inflasi daerah (TPID) dinilai efektif meredam gejolak harga-harga keperluan pokok.
Untuk mengendalikan gerak liar inflasi, pemerintah dan Bank Indonesia (BI) kini berharap agar setiap pemerintah daerah (Pemda) juga turut membentuk TPID.
Gubernur BI, Darmin Nasution mengatakan, TPID memegang peran penting dalam upaya menginvestigasi potensi inflasi maupun penanganannya. “Karena itu, semua daerah kabupaten/kota wajib memiliki TPID,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Nasional TPID di Jakarta, Rabu (8/5).
Menurut Darmin, hingga saat ini, TPID telah terbentuk di seluruh provinsi. Sementara pada tingkat kabupaten/kota, TPID telah terbentuk di 53 kota dari 66 kota yang merupakan basis penghitungan inflasi oleh BPS.
Jumlah TPID tersebut bertambah dari tahun lalu yang berjumlah 44 TPID. “Ini perkembangan positif,” katanya.
Darmin menyebut, ada sembilan kabupaten/kota yang bukan merupakan basis penghitungan inflasi nasional, namun sudah membentuk TPID, yaitu Kabupaten Pasaman, Kabupaten Solok, Kota Solok, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Tangerang Selatan, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Barito Selatan.
“Kesadaran Pemda ini penting untuk menjaga stabilitas harga di daerahnya,” ucapnya.
Darmin mengatakan, adanya Instruksi Menteri Dalam Negeri No 027 tahun 2013 bakal menjadi payung hukum pemebntukan TPID di seluruh kabupaten/kota di Indonesia, sehingga peran TPID akan semakin strategis.
“Lebih maju lagi, kini sudah ada beberapa daerah yang membentuk pusat informasi harga pangan strategis (PIHPS),” ujarnya.
Darmin menyebut, beberapa daerah yang sudah memiliki PIHPS adalah TPID Jawa Barat dengan Portal Informasi Harga Pangan (Priangan), TPID Jawa Timur dengan nama SISKAPERBAPO (Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok), dan TPID Jawa Tengah yang telah membuat SiHaTi (Sistem Informasi Harga dan Produksi Komoditi).
Wakil Presiden Boediono yang kemarin membuka Rakornas TPID mengakui, salah satu kendala besar upaya meredam inflasi adalah masih mahalnya biaya logistik akibat kurangnya infrastruktur. “Konektivitas ini menjadi masalah pemerintah yang belum terselesaikan,” ujarnya.
Karena itu, Boediono meminta kepada TPID agar tidak hanya memantau perkembangan harga di daerahnya, tapi juga memantau dan mengevaluasi kendala-kendala logistik dan aturan di daerah yang menjadi penyebab kenaikan harga.
“Proaktifnya TPID akan sangat membantu menjaga tingkat inflasi di daerah,” katanya.(owi/sof/sar)
