PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - PT PLN (Persero) terus mempercepat pensertifikatan tanah aset-aset ketenagalistrikan di seluruh wilayah Tanah Air, guna memenuhi tata tertib hukum dan memenuhi aspek legalitas. Langkah ini dilakukan untuk mengamankan aset negara sekaligus memastikan pasokan listrik ke pelanggan dapat berjalan baik.
Akselerasi sertifikasi demi penyelamatan aset negara, Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional (Kanwil BPN) Provinsi Riau bersama PLN Group Riau menggelar rapat konsinyering penyelesaian kegiatan sertifikasi aset ketenagalistrikan milik PT PLN (Persero) di wilayah Provinsi Riau yang dilaksanakan di Hotel Pangeran, Senin (6/6).
Turut hadir pada acara tersebut, Kepala Kanwil BPN Provinsi Riau M Syahrir bersama Kepala BPN kabupaten/kota di Provinsi Riau, General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau (UIWRKR) Agung Murdifi, jajaran manajemen PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Tengah (UIP Sumbagteng), dan jajaran manajemen PT PLN (Persero) Unit Induk Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Sumatera (UIP3BS).
Agung Murdifi mengungkapkan, pertemuan ini untuk membahas strategi percepatan sertifikasi yang menjadi target PLN bersama BPN di tahun 2022. "Sebanyak 1.050 persil objek vital aset negara yang dikelola PLN harus segera disertifikasi dalam tahun 2022 ini," ungkap Agung.
Target sertifikasi dari beberapa unit PLN di Provinsi Riau di antaranya UIP Sumbagteng sebanyak 761 persil, UIP Sumbagut sebanyak 60 persil, UIP3B Sumatera sebanyak 218 persil, UIWRKR sebanyak 4 persil, dan UIK Sumbagut sebanyak 7 persil.
Agung memberikan apresiasi atas sertifikasi yang dilakukan bersama BPN dan PLN. "Hasil sinergitas dari perjanjian kerjasama sepanjang tahun 2021 adalah telah terbit Sertifikat Hak Guna Bangunan sebanyak 1.305 Sertifikat pada pada Wilayah Kerja Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau," ucap Agung.
Sementara itu, Kepala Kanwil BPN Provinsi Riau M Syahrir berharap dari pertemuan ini dapat menghasilkan solusi atas percepatan sertifikasi aset negara. "Saat ini sebanyak 218 persil bidang tanah dari total 1.050 persil bidang tanah yang ditargetkan terbit serifikatnya sedang berproses di Kantor BPN di wilayah Provinsi Riau. Terhadap persil tanah yang masih terdapat hambatan, kendala dan masalah (HKM), diharapkan pada kegiatan ini ditemukan solusinya agar pelaksanaan sertifikasi proyek strategis nasional ini cepat selesai," ujar Syahrir.
Pada kegiatan tersebut juga dilaksanakan penyerahan beberapa sertifikat aset tanah yang sudah terbit dan Focus Group Discussion (FGD) untuk mencari solusi penyelesaian hambatan, kendala dan masalah (HKM) yang ditemui di lapangan, seperti tanah yang masuk dalam kawasan hutan, tumpang tindih kepemilikan aset dengan masyarakat, pelepasan hak guna usaha (HGU) perusahaan sawit dan lain sebagainya.
Kegiatan FGD tersebut di pimpin oleh Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Kanwil BPN Provinsi Riau Umar Fathoni, dan Senior Manager Perizinan Pertanahan dan Komunikasi UIP Sumbagteng Hendra Suteni.(adv/anf)
