JAKARTA (RP)-Upaya penambahan proyek Migas tak selamanya membuat menguntungkan. Hal tersebut terbukti dari pembeberan usulan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2014.
Dalam usulan yang dipaparkan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), upaya penambahan proyek Migas besar-besar justru mengurangi pendapatan negara.
Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini mengatakan, pihaknya sudah memplot sekitar 10 proyek yang bakal menambah produksi minyak dan gas bumi (Migas) tahun depan.
Dalam paparannya, salah satu proyek yang diandalkan adalah finalisasi produksi di blok Migas milik Mobil Cepu Ltd. Tahun depan, wilayah kerja tersebut bakal menghasilkan 32 mbopd (setara ribu barel per hari, Red).
“Itu merupakan hasil dari proyek full scale (skala maksmial) dari 25 mbopd menjadi 80 mbopd dengan investasi senilai 1,2 miliar dolar AS,” ungkapnya di Jakarta, Jumat (7/6).
Selain itu, kinerja Migas 2014 juga ikut didorong oleh proyek Pertamina EP di Lapangan Musi Timur. Proyek yang berlokasi di Beringin Kuang Phase 1 itu bakal menghasilkan 28 mbopd dengan investasi senilai 201 juta dolar AS.
Sedangkan, proyek terbesar ketiga dikerjakan oleh Husky Oil Madura Strait dengan proyeksi produksi mencapai 11 mbopd. Selain itu, proyek-proyek lainnya masih dalam single digit.
Penambahan 10 proyek tersebut, aku Rudi, bakal sedikit menurunkan penerimaan negara dari sektor hulu Migas tahun depan.
Dia mengatakan, penurunan tersebut disebabkan cost recovery bakal meningkat menjadi 17,6 miliar dolar AS atau 31 persen dari total penerimaan Migas tahun depan. Itu meningkat dari cost recovery tahun ini 15,5 miliar daolar AS atau 29 persen dari total pendapatan.
“Untuk setiap kenaikkan ICP (Indonesian Crude Price) sebesar 1 dolar AS per barel, maka penerimaan negara akan turun sebesar 343 juta dolar AS. Kemudian, setiap kenaikkan produksi Migas sebesar 20.000 mbopd, penerimaan negara akan naik sekitar 355 juta dolar AS. Nah, cost recovery tahun depan memang lebih besar karena banyak proyek yang dimulai,” ujarnya.
Namun, Rudi menegaskan bahwa penurunan penerimaan tersebut bukan berarti hal yang baru. Sebab, dengan peningkatan cost recovery, produksi sekaligus penerimaan di tahun-tahun berikutnya bakal lebih terjamin.
“Kami terbuka dengan sikap DPR. Kalau disetujui dan ingin dibayarkan tahun depan, memang lebih besar dibandingkan dengan cost recovery 2013. Tetapi, kalau tidak dibayarkan pada 2014, kan nanti akan di-carry over pada 2015, sehingga 2015 juga cost recovery akan besar,” terangnya.(bil)
