JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Perjanjian antara pemerintah dan aplikator untuk menaikkan tarif ojek online melalui Keputusan Menteri Perhubungan nomor No.348/2019 tidak bertahan lama. Dari seminggu perjanjian, Go Jek kembali menurunkan tarif ke besaran lama.
Melalui Kepmenhub No. 348, tarif ojol seharusnya adalah Rp10 .000 per order untuk 4 kilometer pertama, selanjutnya ditambah Rp. 2.500 setiap kilometer. Namun Go Jek kembali menurunkan ke skema tarif lama yang berlaku sejak 4 Mei kemarin.
Pihak Go-Jek, dalam pesan singkat yang disampaikan Nita Marita, Chief of Corporate Affairs mengaku melakukan hal tersebut karena terjadi penurunan order secara signifikan pada driver mitra gojek setelah 3 hari diberlakukannya uji coba tarif tersebut.
Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengaku sudah bertemu dengan pihak Go Jek dan mereka bersedia untuk kembali menaikkan tarif sesuai perjanjian awal.
“Tentu kami sebagai regulator juga berkewajiban untuk menjaga keberlangsungan bisnis dan profesi ojol ini. Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” kata Budi, Selasa (6/5)
Kesepakatan lebih lanjut yang diraih antara Kemenhub dan 2 aplikator (Go Jek dan Grab) adalah menunjuk sebuah lembaga survei independen untuk meneliti dampak dan efektivitas Kepmenhub ini.
“Lembaga akan bekerja selama 10 hari. Semoga tanggal 17 atau 18 Mei ini sudah ada hasilnya,” jelas Budi.
Indikator yang akan diteliti adalah tingkat kepatuhan aplikator terhadap peraturan ini, kemudian persepsi dan opini masyarakat terhadap besaran tarif. Termasuk di dalamnya pengguna layanan atau Driver.
Budi berharap pada tanggal 22 hingga 23 Mei nanti sudah ada hasil yang didapatkan dari uji coba tarif baru di 5 kota besar. Jika memang dipandang terlalu besar, maka Pemerintah dan Aplikator akan menurunkan tarif.
Jika dianggap sudah cukup, maka tidak akan ada perubahan tarif. Kecil sekali kemungkinan untuk menaikkan tarif.
Direktur Angkutan Jalan Kemenhub Ahmad Yani mengatakan bahwa selama periode tersebut, para aplikator tidak boleh semena-mena menurunkan atau menaikkan tarif.
Namun demikian, sebagai regulator yang bersifat melindungi, Yani mengatakan pihaknya tetap akan menggunakan pendekatan persuasif.
“Tidak bisa kita tutup mereka (aplikator,Red) paling cuma kami laporkan ke KPPU (Komisi Pengawasa Persaingan Usaha,Red) dan Kominfo,” jelasnya. (nau)
Sumber: JPNN.com
Editor: Deslina
