JAKARTA (RP) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mengaku harus ke Probolinggo untuk ‘menghidupkan’ kembali pabrik kertas Leces.
Itu berarti Dahlan tidak bisa menghadiri undangan Komisi VII DPR yang meminta penjelasan soal in-efisiensi Perusahaan Listrik Negara (PLN).
‘’Saya minta maaf karena besok nggak bisa datang, saya mau ke Leces,’’ ujar Dahlan usai rapat pimpinan (rapim) di gedung PT Waskita Karya, Selasa (4/12).
Sedianya Komisi VII ingin membahas soal penggunaan genset serta membengkaknya konsumsi BBM (bahan bakar minyak) di PLN pada tahun 2009-2010.
Dahlan yang pernah menjabat Dirut PLN sebenarnya sudah pernah menjelaskan bahwa hal itu terjadi karena PLN tidak mendapat pasokan gas.
Sedangkan genset diperlukan di daerah-daerah terpencil karena pembangunan pembangkit minimal perlu tiga tahun. Namun anggota Komisi VII nampaknya kurang puas.
Pemanggilan kedua dilakukan lagi Senin (3/12) lalu, tapi karena mendadak Presiden SBY memanggil, Dahlan hanya datang sebentar untuk meminta izin kepada DPR.
Sementara ketidakhadirannya kali ini juga sangat mendesak karena ia ingin melihat kondisi 2.000 karyawan pabrik kertas Leces yang selama dua tahun ini tidak menerima gaji.
‘’Saya akan ke Leces, karena ada dua ribu karyawan yang sudah tidak gajian. Mereka menderita luar biasa,’’ katanya.
Dahlan mengaku Kementerian BUMN ingin menghidupkan kembali Pabrik Kertas Leces demi kelangsungan hidup 2.000 karyawan itu. Ia datang ke sana untuk menandatangani dokumen-dokumen tentang perbaikan manajemen.
‘’Kami masih mempertimbangkan nasib 2.000 karyawan,’’ tegasnya.
Dahlan mengaku perbaikan kinerja pabrik kertas Leces tidak akan dilakukan dengan memberikan dana Penanaman Modal Negara (PMN). Akan tetapi dengan memperbaiki manajemennya.
‘’Kita berhasil mencari Direktur Utama untuk Kertas Leces. Saya tidak mau pakai Penyertaan Modal Negara (PMN),’’ tambahnya.
Sebagai informasi, Kertas Leces adalah BUMN kertas tertua kedua setelah pabrik kertas Padalarang yang dibangun pada masa penjajahan Belanda pada 1939. Sejak 2010 lalu, pabrik Kertas Leces berhenti berproduksi karena PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) menghentikan pasokan gasnya akibat menunggak utang.
Saat ini, dari 141 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memang tidak semuanya memiliki kinerja yang kinclong dan berkontribusi terhadap negara.
Bahkan karena keuangannya negatif dalam beberapa tahun terakhir, ada BUMN yang harus berhenti beroperasi dan acapkali malah membebani keuangan negara.
Menteri BUMN Dahlan Iskan menyebut perusahaan pelat merah ini dengan BUMN Dhuafa. Tetapi berkat desakan Dahlan dan juga pergantian direksi, beberapa BUMN Dhuafa ini berhasil dihidupkan kembali pasca tertidur cukup lama.
Salah satunya yang akan dilakukan pada pabrik kertas Leces ini.
Pemeriksaan Idris Laena Tuntas
Sementara itu, Badan Kehormatan (BK) DPR RI menyatakan telah mengakhiri rangkaian sidang etik dugaan pemerasan oleh oknum anggota DPR yang dilaporkan Menteri BUMN Dahlan Iskan. Salah satunya Idris Laena yang disebut meminta upeti kepada PT Garam dan PT PAL.
BK menilai keterangan dan klarifikasi dari politisi partai Golkar itu serta Direktur PT Garam, Yulian Lintang dan Dirut Dirut PT PAL, Firmansyah Arifin sudah cukup.
Namun BK masih memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk memberikan data atau bukti-bukti tambahan, sebelum mengambil keputusan apakah ada atau tidaknya pelanggaran etik yang dilakukan anggota bersangkutan pada sidang BK yang rencananya bakal digelar Rabu (5/12) ini.
‘’Rangkaian sidang etik BK, terkait laporan Menteri BUMN Dahlan Iskan sudah cukup. Nanti akan kita lanjutkan proses pengambilan keputusan sesegera mungkin, paling cepat besok (hari ini, red),’’ ujar Ketua BK DPR M Prakosa usai sidang BK yang mengkonfrontir Idris Laena bersama Direksi PT PAL dan PT Garam di Gedung DPR RI, Selasa (4/12).
Prakosa mengatakan, 11 orang yang ada di BK DPR RI nantinya adalah juri yang secara independen, mandiri akan menelaah hasil penyidikan yang dilakukan selama ini. Menurutnya, dari rangkaian informasi itu, akan diambil sebuah keputusan.
‘’Nanti kita putuskan sesuai kejernihan hati dan keyakinan BK,’’ terang politisi dari Fraksi PDIP itu.
Terkait konfrontrontasinya Idris dan kedua direksi BUMN itu, Prakosa kembali menegaskan bahwa diakui ada beberapa kali pertemuan di luar agenda resmi DPR.
‘’Tadi dari keterangan bersama-sama diketahui ada pertemuan di luar agenda resmi DPR, di luar kedinasan, di luar gedung DPR, informal memang telah diakui terjadi di beberapa tempat,’’ bebernya.
Namun demikian, lajut dia, pembahasan dalam pertemuan itu, ada perbedaan substansial. ‘’Inilah yang menjadi telaah kami sebelas orang di BK, untuk nanti pada saatnya diambil keputusan sesuai dengan apa yang kami dapatkan sesuai penyidikan,’’ ungkap Prakosa.
Anggota BK DPR RI Ali Maschan Musa menambahkan, bahwa dalam sidang etik dengan agenda konfrontir memang ada keterangan yang sama dan ada yang berbeda. Salah satunya terkait adanya upaya pemerasan dari anggota yang bersangkutan.
‘’Jadi masing-masing pihak tetap pada apa yang disampaikan pada sidang sebelumnya secara terpisah. Jadi inilah yang betul-betul kita cermati sebelum memutuskan apa yang diputuskan pada sidang BK yang kalau tidak ada perubahan akan dilaksanakan di Wisma DPR di Cikopo, Bogor besok, (hari ini, red),’’ tambah Ali yang juga ikut pada sidang konfrontasi Idris Laena bersama Direksi PT PAL dan PT Garam.
Usai dikonfrontir Direktur PT Garam, Yulian Lintang menyatakan, semua sudah disampaikannya ke BK DPR. Ia mengatakan, apa yang dikatakan oleh Menteri BUMN Dahlan Iskan, terkait dugaan pemerasan benar adanya.
‘’Apa yang dikatakan Pak Dahlan itu benar, (permintaan) terkait PNM,’’ tegas Yulian menegaskan.
Sementara itu, Idris Laena usai dikonfrontir BK enggan memberikan keterangan kepada wartawan. Idris yang memakai celana hitam dan kemeja putih dibalut jas warna hitam itu langsung bergegas meningglkan ruangan BK.(wir/jpnn/yud/ila)
