BOGOR (RP) - Terkait rekomendasi Kadin itu, Presiden SBY mengaku tak sependapat tentang penghapusan subsidi untuk BBM. Alasannya, penghapusan subsidi merupakan tindakan drastis yang bisa berdampak pada kemiskinan masyarakat.
Menurut SBY, tindakan menghilangkan subsidi demi ekonomi global sama saja dengan memperparah kemiskinan rakyat miskin. Padahal tujuan ekonomi negara adalah untuk mengurangi jumlah rakyat miskin dan mensejahterakan rakyat.
"Mengurangi subsidi BBM, menaikkan harga BBM, maka direct impact-nya pada kemiskinan itu tinggi. Jadi kita menurunkan kemiskinan dari tahun ke tahun, 16-17 persen, sekarang tinggal 11 persen. Begitu kita adakan kebijakan drastis yang mulai besok tidak ada subsidi, itu bisa terjungkal bisa mencapai 17-18 persen," katanya.
SBY menegaskan, Indonesia sudah memiliki aturan dan konsep tersendiri tentang pemberian subsidi BBM agar tidak memberatkan keuangan negara. Yang terpenting, katanya, subsidi BBM itu tepat sasaran dan tidak ada penyimpangan.
"Subsidi yang tidak tepat sasaran, merusak fiskal dan perekonomian kita. Oleh karena itulah sebetulnya kita sudah punya roadmap, blue print bagaimana membuat subsidi ini pantas membebankan anggaran kita," tegas SBY.(flo/jpnn)
