JAKARTA (RP) - Pemerintah RI hingga kini belum menentukan nasib pengelolaan ladang minyak Blok Siak di Provinsi Riau yang akan habis masa kontrak pengelolaannya oleh PT Chevron Pasific Indonesia (CPI) pada 27 November 2013.
Beredar kabar bahwa jika hingga batas akhir kontrak pemerintah belum bisa memberikan keputusan final, maka pengelolaan oleh CPI masih diperpanjang satu tahun ke depan.
Ini dilakukan untuk menjaga lifting produksi minyak di Blok Siak. Namun, kabar ini dibantah oleh Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Susilo Siswoutomo.
“Ah siapa bilang? Belum ada (perpanjangan, red),” katanya menjawab pesan singkat Riau Pos tadi malam. Dia mengaku tidak mengetahui perihal beredarnya informasi perpanjangan izin CPI setahun ke depan.
Ditanya bagaimana informasi yang benar soal pengelolaan Blok Siak setelah berakhir pada bulan ini, dan bagaimana pengoperasiannya bila Peraturan Menteri ESDM yang mengatur soal perpanjangan itu belum terbit sampai berakhirnya izin PT CPI, Susilo tidak menjelaskan secara detail.
Dia hanya menegaskan bahwa belum ada perpanjangan izin di Blok Siak. “Yang benar ya belum ada (perpanjangan, red), sedang dievaluasi. Tunggu saja,” tuntasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi VII DPR RI, Sutan Batoegana mengatakan perihal diperpanjang atau tidaknya izin PT CPI dalam mengelola Blok Siak tersebut belum pernah dibahas di komisi DPR yang membidangi energi itu.
Termasuk apakah PT CPI masih bisa beroperasi setelah tanggal 27 November nanti walau izin perpanjangan belum terbit. “Belum pernah dibahas di komisi VII, tuh,” ujar Sutan.
Di pihak lain, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi belum mengetahui keputusan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait masa depan pengelolaan Blok Siak.
Kementerian ESDM yang berwenang mengambil kebijakan soal diperpanjang atau tidaknya kontrak blok migas potensial itu, hingga kini belum diberitahukan kepada SKK Migas.
‘’SKK Migas belum tahu seperti apa keputusan pemerintah terkait Blok Siak, karena memang sampai sekarang belum diberitahu,” kata Kepala Divisi Humas SKKMigas Elan Biontoro, Sabtu (2/11).
Menurut Elan, bila pemerintah sudah memutuskan secara resmi terkait pengelolaan Blok Siak pascakontrak PT Chevron Pasifik Indonesia (CPI) berakhir pada akhir November 2013, maka biasanya SKK Migas tentu langsung diberitahukan.
‘’Nantikan SKK Migas yang akan melakukan penandatangan kontrak dengan kontraktor, apapun keputusan pemerintah terkait pengelolaan Blok Siak ke depan, termasuk mengawasinya,’’ terang Elan yang mengaku sama sekali belum mendapat bocoran ke mana kecenderungan pemerintah, apakah diperpanjang, diberikan ke BUMN, BUMD dan swasta nasional, atau tetap diperpanjang dengan melibatkan daerah.
Namun kata dia, dalam rekomendasi SKK Migas yang sudah disampaikan kepada pemerintah, jelas menginginkan pengelolaan blok Siak ke depan harus melibatkan pemerintah daerah (BUMD).
‘’Ada beberapa pilihan dalam rekomendasi yang kita sampaikan itu. Walau diperpanjang, tetapi harus ada peran serta daerah. Atau diberikan ke daerah satu area dari tiga area yang ada di Blok Siak,’’ pungkasnya.
CPI Belum Tahu
Dihubungi terpisah, Manager Communication PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) Tiva Permata kepada Riau Pos, Ahad (3/11) menegaskan hingga kini pihaknya belum mendapat surat pemberitahuan secara resmi dari pemerintah mengenai perpanjangan Blok Siak kepada CPI.
‘’Sampai sekarang kami masih menunggu sama seperti yang lainnya. Hingga Jumat (1/11) bahkan sampai Ahad (3/11) masih belum ada informasi dan kita belum dapat pemberitahuan resmi dari pemerintah,’’ katanya.
Saat ditanya jika nantinya perpanjangan kontrak ini benar-benar diberikan kepada Chevron, apa yang akan dilakukan, Tiva menjelaskan, semuanya tergantung dari putusan pemerintah. Namun sejauh ini belum ada informasi apa-apa.
‘’Secara tertulis maupun lisan belum ada. Dari kami terus terang belum ada dan kami cek langsung ke Jakarta juga mengatakan belum ada informasinya. Untuk Chevron harus menunggu yang benar-benar dari pemerintah,’’ sebutnya.
Dikatakan Tiva, sebagai mitra pemerintah Indonesia dalam sektor migas, Chevron berkomitmen untuk mencapai target produksi yang diberikan pemerintah. Blok Siak memiliki peran penting bagi aktivitas dan efisiensi operasi Chevron di Blok Rokan.
Sementara itu, Pemprov Riau memastikan perpanjangan kontrak Blok Siak kepada CPI satu tahun ke depan hanyalah isu.
“Kalau memang sudah ada keputusan, seharusnya Pemprov Riau adalah pihak yang diberitahu lebih dulu terkait perpanjangan pengelolaan. Namun sampai sekarang belum ada, bahkan komunikasi informal juga tidak,” kata mantan Kepala Biro Ekonomi Setdaprov Riau Ir Burhanuddin.
Burhanuddin mengatakan akan mencoba melakukan klarifikasi di tingkat pusat. “Kalau soal menjaga kontiniutas dan lifting produksi di wilayah tersebut (Blok Siak, red), kita positif saja. Yang jelas surat keputusan masih menyatakan wilayah tersebut masih aktif hingga akhir November mendatang, tentu masih dikelola CPI,” tambahnya.(fat/yud/hen/egp/yls)
