(RIAUPOS.CO) - Pemerintah meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia akan pulih pada tahun 2021 di kisaran 4,5 sampai dengan 5,3 persen. Hal tersebut sejalan dengan pemulihan perekonomian global yang diperkirakan akan tumbuh di rentang 4,0 hingga 5,5 persen di tahun ini.
Perkembangan kasus Covid-19 pun menunjukkan penanganan pemerintah terhadap pandemi semakin baik. Ini tercermin dari tren angka kesembuhan yang meningkat hingga 85,88 persen dan tren angka kematian yang terus menurun hingga 2,71 persen.
“Pemerintah melalui berbagai kebijakan terus mengupayakan agar laju penyebaran virus bisa ditekan sehingga kesehatan dan perekonomian kita dapat pulih kembali,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara MNC Group Investor Forum 2021 yang digelar secara daring, Selasa (2/3).
Airlangga menerangkan, perekonomian Indonesia yang didominasi oleh konsumsi domestik menunjukkan tren yang meningkat. Aktivitas manufaktur masih berada pada level ekspansif 50,9 pada Februari 2021, sementara indeks kepercayaan konsumen juga terus membaik.
Selain itu, permintaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) terus meningkat. “Ini mencerminkan pulihnya tingkat kepercayaan publik. Di saat yang sama, realisasi investasi juga meningkat, mencerminkan persepsi positif investor,” ujar Airlangga.
Indikator lainnya juga menunjukkan perbaikan, seperti penguatan indeks harga saham gabungan (IHSG), nilai tukar rupiah, kenaikan harga komoditas, dan surplus neraca perdagangan yang mencapai 21,74 dolar AS miliar pada tahun 2020 atau tertinggi sejak tahun 2011.
“Berdasarkan perkembangan tersebut, pemulihan ekonomi Indonesia sudah on the track (berada pada jalur yang tepat). Indonesia juga merupakan salah satu negara yang mampu menurunkan angka kematian sembari mempertahankan kinerja ekonomi yang relatif baik,” tegas Menko Perekonomian yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN).
Mendukung sinyal positif di atas, pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan dana PC-PEN pada tahun 2021 sebesar Rp699,43 triliun dengan fokus pada intervensi kesehatan, program perlindungan sosial, dukungan UMKM, dan program padat karya/prioritas lainnya.
Dalam hal reformasi struktural dan transformasi ekonomi, Airlangga menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memastikan pelaksanaan UU Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya sesuai dengan standar internasional terutama pada isu-isu yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup dan hak para pekerja.
Kemudian untuk menggenjot belanja kelas menengah dan atas, pemerintah memberikan insentif PPN Barang Mewah (PPnBM) Kendaraan Bermotor dan Insentif PPN untuk Perumahan.
Proyek Strategis Nasional (PSN) pun akan tetap dilanjutkan di tengah pandemi Covid-19, dengan total 201 proyek dan 10 program yang memiliki nilai investasi lebih dari Rp4,817 triliun. “Pembangunan infrastruktur akan membantu pemerataan ekonomi di wilayah Indonesia sekaligus meningkatkan investasi,” sambung Airlangga.
Indonesia juga akan memanfaatkan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang memberikan manfaat akses pasar yang lebih luas, akses Foreign Direct Investment (FDI), dan integrasi dalam rantai pasokan dunia.
Sementara mengenai penanganan pandemi, pemerintah akan fokus pada kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro, vaksinasi, 3T, dan penegakan protokol kesehatan (3M).
“Pemerintah mengadakan program Vaksin Gotong Royong yang melibatkan pihak swasta untuk bertanggung jawab melakukan vaksinasi kepada karyawannya. Selain itu, lembaga penelitian dan perguruan tinggi dalam negeri juga tengah mengembangkan Vaksin Merah Putih,” terang Menko Perekonomian.
Di ujung sambutannya, Airlangga menegaskan bahwa Indonesia tetap berkomitmen untuk menyeimbangkan antara penanganan kesehatan masyarakat dan pemulihan ekonomi. “Keduanya menjadi prioritas. Kita akan menyeimbangkan antara penanggulangan pandemi dan percepatan pemulihan ekonomi yang lebih dikenal dengan analogi pedal gas dan rem seperti yang dikemukakan oleh Presiden Jokowi,” ujar Airlangga dalam keterangan resmi yang diterima Riau Pos dari Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto.(ifr)
Laporan EKA GUSMADI PUTRA, Pekanbaru
