PEKANBARU (RP) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau berharap ada standarisasi harga yang dibuat melalui kebijakan daerah, terutama di seluruh kabupaten/kota di Riau.

Hal tersebut untuk menekan inflasi agar tidak tinggi karena selama ini diukur dari standar harga di Pekanbaru dan Dumai saja.

“Inflasi di Riau ini diukur dari Pekanbaru dan Dumai. Ke depan akan kami evaluasi sehingga standar harga akan dibuat kebijakan daerah seluruh ibukota kabupaten, tidak di kotamadya saja,” jelas Asisten II Setdaprov Riau, Emrizal Pakis, akhir pekan lalu.

Ia mencontohkan seperti kenaikan harga sembako yang terjadi pasca-beredarnya isu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Meskipun belum terealisasi, namun inflasi dinilai sudah cukup terasa bagi sebagian kalangan masyarakat.

Diakuinya, memang ada lonjakan harga dengan isu kenaikan BBM, tapi masih dalam batas kendali.

Emrizal menceritakan saat ini sudah ada tim Pengendalian inflasi daerah. Terdiri dari Bank Indonesia, Asisten Setdaprov Riau, Bulog, BPS, Disperindag, Dishub, Distan, yang bertugas memantau kenaikan harga. Untuk kemudian dibahas dan dicarikan solusi.

Melalui tim Pengendalian Inflasi pula, Emrizal menambahkan, maka kebijakan daerah dalam standar harga di seluruh kabupaten/kota dapat berjalan dengan baik dan tidak ada perbedaan yang mengakibatkan munculnya spekulan atau kenaikan yang terlalu tinggi.

Soal pengawasan harga selama ini, menurut Emrizal kurangnya koordinasi mengakibatkan permasalahan harga.

“Meskipun masih terus dalam batas kendali terkait kenaikan harga di Riau, namun kami akan terus berupaya menekan terjadinya inflasi. Karena permasalahannya dapat terjadi kapan saja,” ujarnya.(egp)