BATAM (RIAUPOS.CO) -- Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) menegaskan bahwa proses penyusunan regulasi ex-officio tetap berjalan. Tapi prosesnya menunggu pemilihan umum (pemilu) presiden usai.
“Dalam waktu tidak lama lagi, dualisme bisa diselesaikan dengan penetapan wali kota sebagai ex-officio,” tutur JK usai mengunjungi Gedung BP Batam didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, Selasa (2/4). “Namun setelah itu (pemilu, red) lah. Biar konsentrasi orang berkampanye. Soal ex-officio ini hanya jabatannya saja. Soal dua lembaga tetap bekerja,” tuturnya.
Setelah membahas soal Ex-Officio, JK juga menyinggung singkat soal status Batam sebagai kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas atau Free Trade Zone (FTZ). Meski BP Batam sedang dalam masa transisi peralihan kepemimpinan, tapi status FTZ tak akan diutak-atik. “Soal FTZ, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) bisa di dalam, tapi FTZ tetap eksis,” katanya sambil diamini oleh Darmin Nasution.
Kepastian status Batam memang sudah lama menjadi perhatian sejumlah asosiasi pengusaha. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepri, Cahya mengatakan setiap pergantian Presiden selalu diikuti dengan pergantian kebijakan di Batam, baik itu soal statusnya maupun soal pimpinan BP Batam. Polemik ini terjadi sejak zaman kepemimpinan Presiden Megawati.
“Status FTZ Batam hingga saat ini masih belum jelas. Kami dari pengusaha sebenarnya melihat bahwa FTZ itu terbaik,” katanya saat memberikan kata sambutan pada acara Rapat Kerja Konsultasi Nasional (Rakerkonas) Apindo di Swissbell Hotel, Batam yang dihadiri oleh Wapres JK dan Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri. Ucapan Cahya tersebut disambut sorak sorai oleh para peserta acara. Ia kemudian mengatakan KEK yang digadang-gadang menjadi solusi untuk menggairahkan ekonomi Batam belum menunjukkan sinyal positif.
“12 KEK di Indonesia, belum ada satupun yang berhasil. Tentu kami tak ingin nasib Batam jadi seperti itu. Kami mohon apabila kali ini Presiden tak ganti, maka status FTZ tak diganti juga,” harapnya.
Selain itu, soal kepastian nasib BP Batam juga menjadi perhatian pengusaha. Cahya mengakui bahwa setelah pimpinan BP sebelumnya, Lukita Dinarsyah Tuwo, BP mulai stagnan kinerjanya.”Kepri ini dilanda berbagai kepentingan. Dari Mustafa Ke Hatanto, saat itu ekonomi sekian persen, terburuk kedua dari seluruh provinsi di Indonesia,” ujarnya.
Setelah itu, Hatanto diganti Lukita dan ekonomi tumbuh cukup signifikan hingga mencapai 4,5 persen. “Kebijakan kontroversial dibenahi sehingga ekonomi meroket kembali,” ujarnya.
Kemudian, Lukita diganti. Pengusaha hanya meminta agar kondusivitas dunia usaha jangan diganggu dengan beragam kepentingan dan kebijakan yang terlalu dinamis. Ia meminta harus ada kepastian. “Setelah itu saya merasakan ekonomi stagnan lagi. Apapun tak bisa jalan,” ungkapnya.(jpg)
Editor: Eko Faizin
