JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI membuat lompatan besar dalam pengembangan sistem E-Katalog dengan mulai melibatkan BUMN. Hal itu menjadi terobosan baru setelah sebelumnya sistem E-Katalog hanya berfokus pada aktivitas pengadaan yang bersumber dari APBN/APBD pada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, di Indonesia.

PT Pertamina (persero) pun menjadi BUMN pertama yang telah resmi siap menggunakan sistem E-Katalog dalam aktivitas pengadaan. Hal itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman terkait pengembangan dan implementasi E-Katalog antara Kepala LKPP RI Hendrar Prihadi dengan Direktur Utama PT Pertamina (persero) Nicke Widyawati.

Kepala LKPP RI Hendrar Prihadi menyebutkan, Pertamina dapat memicu BUMN lain dalam implementasi E-Katalog. ”Selama ini, kami (LKPP RI) memang baru menyentuh APBN dan APBD. Artinya dengan Pertamina menjadi BUMN yang pertama dan pionir (menggunakan E-Katalog) mudah-mudahan bisa menjadi role model,” tegas Kepala LKPP RI Hendrar Prihadi yang akrab disapa Mas Hendi, di Jakarta, Sabtu (30/9).

Lebih lanjut, Hendi mengungkapkan jika hari ini (30/9), lembaga yang dipimpinnya juga sedang menyelesaikan RUU PBJ Publik. Di dalamnya melibatkan BUMN.

Hendi juga mengapresiasi peran Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Komisaris Utama Pertamina. ”Bu Dirut, perjalanan menuju hari ini sebenarnya bisa dibilang tidak mudah juga, tapi Pak Ahok terus menyemangati agar kita bersama dalam melewati hambatan-hambatan yang ada. Untuk itu saya ucapkan terima kasih,” tutur Hendi.

Sementara itu, Direktur Utama PT Pertamina (persero) Nicke Widyawati menyampaikan apresiasi kepada Hendi dan Ahok selalu komisaris utama yang telah menginisiasi implementasi E-Katalog di Pertamina.(jpg)