PEKANBARU (RP) — Keinginan daerah dalam mengelola blok minyak dan gas (Migas) di teritorial Provinsi Riau diharapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) agar seluruh kabupaten/kota dapat bersinergi terlebih dahulu dalam merebut pengelolaan.

Dengan demikian pemerintah pusat dapat melihat keseriusan daerah tanpa terpecah-pecah dalam mempersiapkan diri.

Imbauan tersebut disampaikan Kepala Biro Ekonomi Setdaprov Riau Burhanuddin saat berbincang dengan Riau Pos, Senin (1/7) di ruangannya, gedung 9 lantai Kantor Gubernur.

Menurutnya, akan lebih baik, seluruh pihak bersatu terlebih dahulu untuk bersama-sama merebut pengelolaan sebuah blok Migas.

“Misalnya Blok Siak yang akan berakhir November mendatang dari tangan Chevron. Untuk merebutnya,

sedapat mungkin seluruh daerah yang terdapat blok ini bisa bersama-sama terlebih dahulu untuk bersatu dalam merebut,” imbaunya.

Setelahnya baru dilakukan pembahasan lain bila seandainya pengelolaan sudah di tangan daerah. Apakah daerah yang memiliki wilayah operasional Migas dengan hasil besar, akan mendapat keuntungan besar pula, itu bisa dikaji kemudian.

Menurut Burhanuddin, yang utama dan prioritasadalah bagaimana Pemprovdan Pemkab bisa sesegera mungkin bersatu untuk merebut hak pengelolaan.

“Memang pendekatannya harus kita lakukan bersama-sama, mau tidak mau karena pasti dalam proses teknis pelaksanaan nantinya baru bisa dilakukan pembagian. Jangan di awal bersaing di internal kita,” sambungnya.

Pernyataan Burhanuddin ini disampaikan mengingat Pemkab Kampar dan Rohil yang terdapat wilayah Blok Siak juga mengajukan diri untuk mengelola sendiri blok migas tersebut.

Pemprov sendiri sudah sejak 2009 mengajukan diri untuk mengelola Blok Siak tersebut. Sementara kondisinya adalah Blok Siak masih dikelola pihak swasta asing.

”Jika tidak bersama-sama dalam merebut pengelolaannya,maka akan sulit,” sebut Burhanuddin.(egp)