PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Program dari pemerintah pusat yaitu program keluarga harapan (PKH), dan bantuan pangan non tunai (BPNT) tahap I dan II tidak tersalurkan kepada masyarakat, di mana sebanyak lima kabupaten/kota di Riau melaporkan tidak ada transaksi dan tidak terdistribusi.
Sebelumnya, Menteri Sosial Risma mengatakan, persoalan ini disebabkan banyak kartu yang belum didistribusikan dan terblokir. Ia meminta ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yaitu BNI, BRI, Mandiri, dan BTN untuk segera mendistribusikan dan membuka blokir kartu bantuan sosial (bansos) untuk keluarga penerima manfaat (KPM) di Provinsi Riau yang terblokir.
Menanggapi hal tersebut Pemimpin Wilayah BNI Wilayah 02 Faizal Arief Setiawan mengatakan, terblokirnya kartu bansos untuk KPM disebabkan oleh beberapa faktor, seperti ada ketidaksesuaian antara data yang ada, atau dana sudah dikembalikan ke kementerian karena jangka waktu tertentu.
"Kalau masalahnya cuma administratif, sepanjang sudah clear bisa dibuka blokirnya. Tapi kalau permasalahannya dana tidak ditarik sampai dengan jangka waktu tertentu oleh pemegang rekening atau penerima bansos dan sudah dikembalikan ke kementerian atau negara, tentu tidak bisa," jelasnya, Selasa (31/8).
Ia menambahkan, masyarakat tidak perlu melakukan apapun, bantuan yang masuk ke rekening berlangsung secara otomatis. Tidak ada persyaratan yang harus dipenuhi lagi, dan langsung dapat dibelanjakan di e-warong terdekat atau ditarik tunai untuk memenuhi keperluan. "Masyarakat sudah mengerti, apabila ada bantuan yang masuk rekeningnya itu berlangsung secara otomatis," paparnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Hukum Kanwil BRI Pekanbaru Agung mengatakan, di BRI tidak ada pemblokiran yang terjadi. "Di BRI tidak ada pemblokiran, tapi karena bank penyalur tidak hanya BRI atau seluruh Bank Himbara, jadi kami tidak bisa menjawab kejadian di bank lain," ungkapnya.(anf)
