JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Gara-gara beredar beras impor asal Vietnam di pasaran, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bakal menindaklanjuti masalah itu.
Sudah saatnya para menteri dan pihak terkait lainnya berhenti saling lempar tanggung jawab.
‘’Agar kasus ini segera transparan, kami akan melakukan pemeriksaan lanjutan yang lebih mendalam. Jangan sampai masyarakat, khususnya petani merasa mereka terus dibohongi,’’ ujar anggota BPK Ali Masykur Musa.
Menurut dia, solusi jangka pendek untuk mengatasi hal ini kementerian dan lembaga terkait harus duduk bersama dan saling berkoordinasi, bukan malah saling melampar tanggung jawab satu sama lain.
‘’Saling lempar tanggung jawab tidak akan menyelesaikan masalah. Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan semestinya langsung bersama-sama mencari solusi. Ditjen Bea Cukai juga tidak bisa lepas tangan, karena mereka yang mengawasi barang impor,’’ terangnya.
Pengamat ekonomi Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Erani Yustika mengatakan, untuk memenuhi kebutuhan beras di Indonesia, Bulog harus memiliki stok setidaknya lima persen dari kebutuhan domestik.
Jadi, kalau sewaktu-waktu ada keperluan, seperti gagal panen atau bencana, kebutuhan akan beras dapat diatasi.
‘’Impor yang dilakukan memang untuk kepentingan stok di Bulog, tapi untuk kepentingan normal sehari-hari masih mencukupi,’’ ujarnya.
Pengamat ekonomi Faisal Basri menambahkan, teramat mudah menelusuri keganjilan impor beras dari Vietnam itu. ‘’Teliti saja dari dokumen impor resmi. Dengan mudah diketahui siapa saja yang mengimpor,’’ ujarnya.
Faisal menjelaskan, bukan kali ini saja Kementerian Perdagangan (Kemendag) berulah.
Beberapa waktu lalu, dalam kasus impor bawang putih, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan ditetapkan sebagai terlapor oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
Berbeda dengan kasus bawang putih, Faisal menyebut impor beras yang dilakukan secara tidak patut akan memukul petani lokal.
‘’Karena harga jual beras Vietnam lebih murah Rp500-700 per kg,’’ jelasnya.(dtc/fat/jpnn)
