BENGKALIS

Wabup Bengkalis Curhat soal Infrastruktur ke Presiden

Bengkalis | Rabu, 29 September 2021 - 09:33 WIB

Wabup Bengkalis Curhat soal Infrastruktur ke Presiden
Wabup Bengkalis H Bagus Santoso bersama Kepala Pokja Perencanaan Anggaran dan Hukum Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM RI) Didi Wuryanto usai dijamu makan siang di kediaman Wabup, Selasa (28/9/9021). (ABU KASIM/RIAUPOS.CO)

BENGKALIS (RIAUPOS.CO) - Wakil Bupati (Wabup) Bengkalis H Bagus Santoso yang ikut menghadiri mendampingi Presiden RI H Joko Widodo di Desa Muntai Barat, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, turut menyampaikan kondisi Kabupaten Bengkalis terkini. Bagus berharap, Presiden bisa memenuhi infrastruktur jalan yang bersumber dari APBN Pusat.

Hal itu disampaikan Bagus ketika diwawancarai Riau Pos, Selasa (28/9) usai menerima kunjungan Presiden RI Joko Widodo. Menurutnya, pemenuhan infrastruktur jalan masih dinilai minim sentuhan dari dana APBN untuk Kabupaten Bengkalis.


Selain infrastruktur, Bagus juga menyampaikan niatnya untuk mengaktifkan kembali pos lintas batas dalam rangka pemulihan ekonomi masyarakat di kawasan pesisir.

"Saya sempatkan diri menyampaikan kepada Pak Presiden RI Joko Widodo dalam hal pemenuhan infrastruktur yang perlu sentuhan dari APBN. Kemudian rencana mengaktifkan kembali pos-pos lintas batas di kawasan pesisir. Semoga apa yang disampaikan bisa nantinya ditindaklanjuti secara bersama-sama," ujar Bagus.

Terkait abrasi pantai, sambung mantan wartawan ini, khusus Kabupaten Bengkalis potensi abrasinya sangat besar, ada 222 kilometer panjang abrasi. Kondisi kritis 121 kilometer. Diharapkan selain tanaman magrove bisa juga melalui tanaman lainnya seperti api-api atau bangunan pemecah gelombang.

Dikatakannya, penanganan abrasi ini sepanjang 31,6 kilometer telah dilaksanakan melalui anggaran APBD Bengkalis dan APBD Riau. Tersisa sekitar 89,9 kilometer lagi. Dalam hal ini, Pemkab Bengkalis melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) secara teknis telah berusaha melakukan penanggulangan abrasi dengan membangun infrastruktur pengaman pantai melalui dana APBD Bengkalis dengan total biaya senilai Rp326,575 miliar dalam kurun waktu selama lebih kurang 8 tahun.

"Di tahun 2019 lalu, kami hanya mampu mengalokasikan anggaran senilai Rp1,6 miliar. Nah, pada 2020 tetap mengusulkan, namun dikarenakan refocusing anggaran Covid-19, maka anggaran tak cukup mengakomodirnya. Maka dari itu ini menjadi langkah besar, serta sejarah sampainya Bapak Presiden RI kita ke negeri junjungan Bengkalis," terangnya.

Diutarakannya lagi, jika saat ini Kabupaten Bengkalis tetap mengusulkan dan menyerahkan proposal usulan senilai Rp2,3 triliun untuk penanganan abrasi pantai. Mulai dari Pulau Bengkalis dan daratan Sumatera yakni Bandar Laksamana, Sepahat, Tenggayun hingga Pulau Rupat.

"Ini juga menyangkut kedaulatan NKRI. Maka harapan kita dengan kedatangan bapak Presiden ke Pulau Bengkalis, bisa menjadi berkah bagi kita semua. Ini merupakan sejarah kali pertama Presiden RI memijakkan kaki ke Negeri Junjungan Bengkalis. Yang juga menjadi bagian dari Pulau Terluar," ujarnya, saat itu didampingi Kepala Pokja Perencanaan Anggaran dan Hukum Bdan Restorasi Gambut dan Mangrove BRGM RI Didi Wuryanto.(eca)

Laporan ABU KASIM, Bengkalis
 









Tuliskan Komentar anda dari account Facebook