BENGKALIS (RIAUPOS.CO) - Kelompok Study lingkungan dan Masyarakat (Keslimasy) gelar Focus Group Discussion (FGD) dampak hutan mangrove terhadap ekologi, sosial ekonomi dan kearifan lokal masyarakat pesisir.
“FGD merupakan bagian penting dari tahapan kajian sebelum finalisasi naskah dengan meminta masukan dari beberapa pihak yang berkepentingan dalam isu pengelolaan dan perlindungan mangrove di Kecamatan Bantan. Beberapa OPD yang berkepentingan masih belum hadir di antaranya Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bengkalis dan Kesatuan Penyelamatan Hutan KPH Bengkalis Pulau yang telah kami undang,” kata Ketua Keslimasy Muhammad Iskandar, Senin (1/11/2021).
FGD dilaksanakan, Jumat (29/10/2021)dilaksanakan di lantai 2 ruang rapat Kantor Bappeda Bengkalis jugadihadiri oleh perwakilan Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga serta Pemerintah Desa Deluk, Pemerintah Desa Selatbaru.
Selain itu FGD juga dihadiri Jikalahari, Tenaga Ahli, Brimapala Sungkai Fakultas Pertanian Universitas Riau, Mapala Humendala Fakultas Ekonomi Universitas Riau dan Mahasiswa Pecinta Alam Laksamana Politeknik Negeri Bengkalis.
Sebagai Tenaga Ahli Hendra Saputra ST MSc juga Penasehat Umum Keslimasy mengatakan sangat perlu disinergikan hasil dokumen kajian ini nantinya dengan data pencitraan udara, luasan mangrove dan kondisi abrasi yang ada di Kecamatan Bantan agar dokumen ini bisa menjadi acuan pembangunan kawasan pesisir berkelanjutan khususnya di Pulau Bengkalis Kecamatan Bantan.
”Dari kajian dampak hutan mangrove terhadap ekologi, sosial ekonomi dan kearifan lokal masyarakat pesisir. Diketahui fenomena abrasi merupakan masalah yang memang harus diselesaikan dengan cara adanya pelibatan aktif masyarakat dan dukungan pemerintah secara berkelanjutan baik dari infrastruktur maupun pendampingan masyarakat,’’ jelas Hendra.
Sementara itu, Tenaga Ahli juga aktif di Mangrove Research Institute (MRI) Miswadi SPi mengatakan, dari beberapa penelitian yang telah dilakukan di Kecamatan Bantan. ‘’Pihak Keslimasy agar mampu memberikan rekomendasi yang diperlukan pemerintah dalam membangun tata kelola perlindungan dan pengelolaan Kawasan di Kecamatan Bantan,’’ jelas Miswadi.
Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam hal ini Bappeda Kabupaten Bengkalis mendukung kegiatan yg dilakukan oleh Keslimasy dalam penyusunan kajian dampak ekologi, sosial ekonomi dan kearifan lokal hutan mangrove terhadap masyarakat pesisir Kecamatan Bantan. “Kita berharap hasil dari kegiatan ini dapat menjadi masukan dan pertimbangan bagi kami dalam melaksanakan Program/Kegiatan untuk mewujudkan Visi Misi Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026. Kami berharap kegiatan - kegiatan seperti ini ke depannya dapat dilaksanakan lagi terutama di lokasi – lokasi yang secara prioritas perlu dilakukan penanganan secepatnya,’’ kata Kabid Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda Kabupaten Bengkalis Rahmah Wati Putri ST MSi.
Sedangkan Perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Bengkalis juga menyatakan dukungan atas kajian Keslimasy. Dinas LH mendukung kajian ini. "Kami sangat terbantu dengan adanya kajian yang telah dilakukan, untuk melengkapi data yang belum dimiliki oleh instansi kami. Ke depan kami akan melengkapi data kajian khususnya di Kecamatan Bantan. Sebagai saran untuk kajian yang telah dilakukan tim Keslimasy agar ke depan bisa menambahkan kajian tentang jenis mangrove yang cocok ditanam diwilayah pesisir sebelah utara Pulau Bengkalis untuk mengurangi resiko kegagalan dalam melakukan penanaman bibit mangrove,” kata Kasi Kerusakan Lingkungan Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup Mira Aprianti SSi.
Laporan/editor: Erwan Sani
