BENGKALIS (RIAUPOS.CO) - Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman meminta agar Pemerintah Kabupaten Bengkalis segera mengikuti langkah pemerintah provinsi melakukan MoU dengan pihak kejaksaan dalam hal pengawasan, pengamanan pemerintahan dan pembangunan daerah (P4D).

Hal itu disampaikannya saat menghadiri acara serah terima jabatan antara Penjabat Bupati Bengkalis kepada pasangan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Amril-Muhammad. Kegiatan diadakan di Balai Kerapatan Adat Wisma Sri Mahkota Bengkalis, Selasa (23/2/2016).

Di hadapan, Bupati dan Wakil Bupati Amril Mukminin-Muhammad. Plt. Gubri sengaja memanggil nama Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bengkalis Rahman Dwi Saputra.

 "Pak Kajari duduk di mana? Nah,  Pak Kajari untuk singkronisasi pembangunan, perlu juga digagas mengenai MoU P4D. Kita (Pemprov) sudah melakukan MoU dengan Kejati Riau, dan diharapkan ini bisa diikuti Kabupaten Bengkalis. P4D itu gunanya untuk pengawasan, pengamanan pemerintah dan pembangunan daerah, artinya dari mulai perencanaan hingga terlaksananya kegiatan di APBD.  Kejaksaan turut mengawalnya, dan bisa didiskusikan dengan Kejari Bengkalis sebelum pelaksanaan,” kata Plt Gubri Arsyadjuliandi Rachman sembari meminta segera menggagas MoU tersebut.

Arsyadjuliandi Rachman menegaskan, saat ini seluruh SKPD harus segera jalankan APBD tanpa ada kekhawatiran. Karena menurutnya hal-hal yang diragukan bisa didiskusikan dengan tim di kejaksaan terlebih dahulu melalui MoU P4D.

Plt. Gubri bersama rombongan Pemprov Riau hari itu juga melaksanakan sertijab Pengurus TP-PKK Kabupaten Bengkalis, dari Plt Ketua TP PKK Hj Embung Megasari kepada Ketua TP-PKK Kasmarni untuk periode 2016-2021.

Sertijab tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Riau Dr. Sunaryo, Danlanal Kol. Laut Avianto Rooswirawan, Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis Heru Wahyudi, Kapolres Bengkalis AKBP A. Supriyadi, Dandim 0303/Bengkalis diwakili Mayor Inf. Irwan, Kepala PN Bengkalis Rustiyono, dan sejumlah kepala dinas, badan, kantor dilingkup Pemkab Bengkalis.(adv)