BAGANSIAPIAPI (RIAUPOS.CO) - Pemerintah daerah Rokan Hilir diminta mengambil sikap tegas terhadap keberadaan perusahaan terutama yang bergerak di sektor perkebunan yang memiliki wilayah operasional di Rohil namun membayarkan pajak justru ke Provinsi Sumatera Utara (Sumut).
"Kami mendukung rencana pemkab untuk mengambil sikap tegas terhadap perusahaan yang ada. Jika memang terbukti tidak taat dan mengabaikan daerah, sebaiknya pemkab tidak memberikan izin yang menjadi kewenangan daerah. Tentunya daerah punya kewenangan tersendiri," kata Wakil Ketua DPRD Rohil Abdul Kosim SE, Senin (21/3/2016).
Abdul Kosim menanggapi soal dugaan banyak perusahaan di Rohil yang membayar pajak ke Sumut. Ini terungkap dalam Musrenbang tingkat kabupaten yang diadakan di gedung Serbaguna, Bagansiapiapi.
Pada kesempatan itu bupati mengatakan, pihaknya berencana untuk mengadakan pertemuan bersama perusahaan dan dinas terkait agar persoalan itu dipastikan kejelasannya.
"Kami akan adakan pertemuan mengenai informasi perusahaan yang membayar pajak ke Sumut. Kalau benar, tentunya pemkab akan ambil sikal tegas," katanya.
Abdul Kosim sendiri berpandangan, pemkab sebaiknya benar-benar mendudukkan permasalahan itu.
"Jika dibiarkan, nantinya ada kesan malahan pemkab abai. Keberadaan perusahaan sangat banyak di Rohil, luas kebunnya berapa ribu hektar dan bagaimana tenaga kerja dan lain-lain. Ini semua harus jelas," kata sekjen Gerindra Rohil ini. (fad/adv/dprd)
