PERINGATAN hari anak nasional 2021 (HAN) tingkat Kabupaten Indragiri Hulu kembali bisa diselenggarakan dengan sistem tatap muka. Lazimnya, peringatan HAN 2021 biasa diperingati setiap tahunnya tanggal 23 Juli. Dikarenakan masa pandemi Covid-19 jadi diundur dan terselenggara Kamis (19/11/2021).

Peringatan HAN yang dipusatkan di Gedung Dang Purnama Rengat ini dihadiri oleh Bupati Inhu Rezita Meylani Yopi SE. Sesuai yang diterbitkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Republik Indonesia  (PPPA), Tema HAN 2021 ini adalah Anak Terlindungi, Indonesia Maju". Dengan tagline #AnakPeduliDiMasaPandemi.

Rezita Meylani Yopi menyampaikan selamat hari anak nasional 2021 untuk seluruh anak yang ada di Indonesia khususnya anak-anak yang ada di Kab. Inhu. Rezita melanjutkan, sesuai dengan tema tahun ini diharapkan semua pihak harus dapat melindungi anak-anak generasi penerus bangsa agar Indonesia ke depannya dapat maju.

"Kami Pemerintah Kabupaten Indragiri akan terus berusaha memberikan yang terbaik untuk memenuhi hak anak. Tujuan peringatan HAN 2021 adalah sebagai bentuk penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak anak sebagai generasi penerus bangsa," ujarnya. Menurut Rezita, sesuai dengan tema tahun ini diharapkan semua pihak harus dapat melindungi anak-anak generasi penerus bangsa agar Indonesia ke depannya dapat maju.

"Pemerintah Kabupaten Inhu akan terus berusaha memberikan yang terbaik untuk memenuhi hak anak yang ada di daerah ini. Sehingga, tujuan peringatan HAN 2021 sebagai bentuk penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak anak sebagai generasi penerus bangsa dapat tercapai," ujarnya.

Bupati Indragiri Hulu, Rezita Meylani Yopi bernyanyi bersama anak-anak.

Bupati Rezita juga menjelaskan tentang pencapaian prestasi dan penghargaan pemenuhan hak atas anak. Dimana atas pemenuhan hak anak tersebut, Inhu sudah empat tahun berturut-turut menerima penghargaan dari Kementerian PPPA RI. Penghargaan tersebut tidak lepas peran semua pemangku kepentingan di daerah ini.

“Semoga atas penghargaan tersebut dapat ditingkatkan pada masa yang akan datang. Karena melalui pemenuhan hak atas anak juga termasuk dalam pencapaian kesejahteraan khususnya untuk anak. Semoga kita dapat terus berusaha meningkatkan prestasi di bidang anak untuk mewujudkan Kabupaten Inhu yang lebih sejahtera," harap Rezita.

Pencapaian KLA tingkat madya juga tidak terlepas dari peran Bupati Inhu Rezita Meylani Yopi SE bersama Gugus Tugas KLA. Karena Pemerintah Kabupaten Inhu masih tetap komitmen untuk pemenuhan kebutuhan anak dan setiap program tentang anak, dijalankan penuh oleh gugus tugas KLA.

Hal itu pula yang membuat Menteri PPPA RI, I Gusti Ayu Bintang Darmawati memberikan apresiasi dan penghargaan Kepada Daerah. "Ini adalah wujud komitmen tinggi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak yang dinilai oleh Tim Indenpenden menggunakan 24 Indikator '' ujar I Gusti Ayu Bintang Darmawati saat penyerahan penghargaan KLA beberapa waktu lalu.

Adapun 24 indikator penilaian dalam pemenuhan hak anak sebagai KLA tersebut dirangkum dalam lima klaster kelembagaan, yakni pemenuhan perlindungan khusus, pemenuhan hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya.

Bupati Inhu Rezita Meylani Yopi atas penghargaan KLA mengungkapkan rasa syukurnya dan berharap dapat naik peringkat ke tingkat yang lebih tinggi. Peringkat yang lebih tinggi itu, tentunya berusaha lebih maksimal lagi untuk naik peringkat yakni semua komponen masyarakat agar dapat bersinergi untuk berkomitmen bersama-sama dalam memenuhi hak anak.

Acara peringatan HAN di Inhu dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Wardiati SSos, Kapolres Inhu AKBP Bahtiar Alponso SIK, perwakilan Dandim 0302 Inhu, Wakil Ketua DPRD Inhu Suwardi Ritonga, unsur Forkopimda lainnya dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhu. Dari unsur anak-anak, hadir sejumlah forum anak dan sejumlah undangan lain, juga tak kurang dari 100 anak.

Bupati bersama unsur Forkopimda menghadiri Hari Anak Nasional Kabupaten Inhu.

Salah satu yang menjadi perhatian di acara itu adalah 13 poin permohonan Suara Anak Kabupaten Inhu kepada Pemerintah Kabupaten Inhu. Ke-13 permohonan itu adalah pertama, memohon kepada pemerintah untuk mengoptimalkan pengurus kepemilikan akta kelahiran bagi anak dan pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) di wilayah Kabupaten Inhu. Kedua, mengajak pemerintah masyarakat dan keluarga untuk mengoptimalkan edukasi, pengawasan, dan penyebar informasi layak anak.

Ketiga, meminta kepada pemerintah untuk pemerataan pemberian bea siswa dan kartu pintar kepada anak-anak yang membutuhkan. Keempat, memohon kepada pemerintah agar dapat meningkatkan ketahanan keluarga dalam pengasuhan berbasis hak anak sesuai amanat undang-undang perlindungan anak.

Kelima, memohon kepada pemerintah untuk melakukan pendekatan dan pencegahan terhadap perkawinan anak melalui pendidikan seksual sejak dini dan menerbitkan regulasi peraturan terkait pencegahan perkawinan usia anak di Kabupaten Indragiri Hulu. Keenam, memohon kepada pemerintah untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan zona selamat sekolah di daerah terpencil.

Ketujuh memohon kepada pemerintah untuk mengoptimalkan pengaplikasian sekolah ramah anak di Kabupaten Inhu. Kedelapan, meminta kepada pemerintah untuk menguatkan mutu dan kualitas pelayanan kesehatan yang ramah anak. Kesembilan, meminta kepada pemerintah untuk penyaluran air bersih dan sanitasi kedaerah tertinggal, terdepan dan terluar dalam upaya mencegah terjadinya stunting.

Pembacaan 13 poin permohonan oleh perwakilan anak-anak.

Kesepuluh, meminta kepada pemerintah untuk membangun infrastruktur yang layak anak baik di ruangan bermain anak dan ruangan terbuka hijau sebagai tempat kegiatan mengisi waktu luang serta melakukan pemantauan/peninjauan secara rutin. Kesebelas, memohon kepada pemerintah untuk komitemen menetapkan adanya kawasan bebas asap rokok yang dapat membahayakan kesehatan bagi anak diberbagai fasilitas yang sering dikunjungi oleh anak-anak dan meniadakan iklan atau spanduk rokok.

Kedua belas, memohon kepada pemerintah untuk meningkatkan perhatian kepada anak berkebutuhan khusus (ABK) baik dalam hal pendidikan, pelayanan kesehatan dan fasilitas yang ramah disabilitas. Serta yang ketiga belas, memohon kepada pemerintah agar perangkat daerah/desa dapat membantu memfasilitasi media pembelajaran daring sehingga proses belajar jarak jauh dapat berjalan secara optimal.(adv)