"Berikan pelayanan yang maksimal untuk masyarakat. Terutama dari tingkat desa dulu. Sebab mereka bersentuhan langsung dengan masyarakat. Begitu juga dengan OPD. Kalau pelayanan tidak maksimal dan tidak transparan, maka akan menimbulkan citra negatif terhadap pemerintah," kata Mursini.

Dengan meningkatkan kompetensi sesuai dengan perkembangan zaman, lanjut bupati, pemerintah desa dan OPD akan lebih mudah memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Musrenbang RKPD dengan tema, "Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat, Pemantapan Infrastruktur, Pemantapan Aparatur Pemerintahan dan Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat" itu, tidak terlepas dari bermacam usulan dari 15 kecamatan yang ada di Kuansing.

"Dari 15 Kecamatan, ada 95 item yang tersebar di 384 lokasi usulan. Dalam hal peningkatan jalan ada 78 usulan dengan panjang jalan sekira 150 kilometer. Sedangkan anggaran hanya mampu memenuhi 50 kilometer. Ini kendala yang kita hadapi. Anggarannya tidak mencukupi," kata Mursini.

 Selain itu, masih banyak usulan yang disampaikan yang bukan menjadi kewenangan Pemkab Kuansing. Tetapi menjadi tanggungjawab pemerintah provinsi dan pusat. Terutama usulan yang berkaitan dengan jalan dan jembatan. "Padahal itu tanggungjawab provinsi atau pusat," ujar Mursini.

Menurutnya, usulan pembangunan di Musrenbang setiap tahun selalu mengalami peningkatan. Meski begitu setiap usulan tergantung juga dengan kemampunan anggaran daerah.

"Kita berharap hasil Musrenbang ini akan menjadi masukan, dalam pelaksanaan Musrenbang Provinsi Riau. Karena RKPD Kuansing 2020 tetap bersinergi dengan program skala prioritas Pemerintah Provinsi Riau dan Pusat," ujar Mursini. (yas)