BAGANSIAPIAPI (RIAUPOS.CO) - Anggaran daerah kabupaten Rokan Hilir mengalami pemangkasan hingga mencapai Rp800 miliar lebih, hal ini sebagai imbas dari pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima daerah.

"Menyikapi hal itu maka harua dilakukan langkah rasionalisasi kegiatan dan anggaran di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan pemkab Rohil. Setiap dinas harus mengurangi 20 sampai 42 persen kegiatan," kata plt sekdakab Rohil, Rabu (17/2) di Bagansiapiapi.

Pihaknya akan mengadakan pertemuan dengan dinas yang ada untuk menyelesaikan dan membahas langkah lanjutan yang diperlukan.

"Silakan dinas untuk bisa menentukan mana kegiatan yang jadi prioritas dan mana yang harus dikasi tanda bintang," kata Surya Arfan.

Penekanan terutama kepada dinas yang banyak bersinggungan dengan kegiatan fisik seperti dinas Bina Marga dan Pengairan, Cipta Karya dan Ata Ruang, dinas Pendidikan, ataupun Badan Pemberdayaan Masyarakat karena kondisi yang ada maka harus dicermati dengan baik mana kegiatan fisik yang didahulukan karena berkaitan dengan kepentingan masyarakat banyak.

Plt sekdakab juga mengingatkam soal fungsionalisasi bangunan dan aset yang telah dibuat oleh pemkab.

"Seperti kantor Pekaitan, puskesmas di Pekaitan yang sampai saat ini masih belum ditempati. Kami mohon segera difungsikan terkait kekurangan harus segera dilengkapi termasuk akses jalan dan pembenahan lingkungan jika diperlukan," paparnya.

Begitu juga terhadap bangunan dan los pasar di beberapa kecamatan masih ada yang belum dipakai. Kesannya menjadi terbengkalai dan jika tak segera ditempati dikhawatirkan bisa menimbulkan imej tak baik bagi pemkab.

"Kami minta segera ditempati dan fungsikan sesuai dengan keberadaan bangunan tersebut," katanya. (fad/adv)