BAGANSIAPIAPI - Pemkab Rokan Hilir belum mengambil langkah nyata terkait dengan adanya wacana pengurangan jumlah honorer yang bekerja di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) saat ini.

Pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) migas pada APBD 2016 membuat muncul wacana pengurangan honorer terutama yang tidak menunjukkan kinerja baik.

"Pemerintah belum mengambil kebijakan terkait pengurangan honorer, apalagi saat ini anggaran masih dalam tahap rasionalisasi," kata kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Rohil Roy Azlan, Ahad (13/3). Dia membenarkan dengan kondisi defisit anggaran yang begitu besar tak tertutup kemungkinan ada kebijakan pengurangan jumlah hoborer.

"Bahkan tidak tertutup kemungkinan honorer di BKD juga dikurangi," katanya. Ia mengatakan kewenangan untuk menyarankan atau memutuskan pemberhentian honorer terletak pada kepala dinas, badan dan kantor selingkungan pemkab Rohil karena para kepala dinas ini yang lebih mengetahui bagaimana kinerja anak buahnya. Usulan pemberhentian baru nantinya diproses oleh BKD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Kami himbau kepada honorer maupun pegawai untuk dapat bekerja dengan baik," katanya. Sebelumnya plt sekdakab Rohil Roy Azlan menegaskan keadaan defisit anggaran memaksa pemkab mengubah beberapa program dan hal itu juga bisa memaksa pada terjadinya pengurangan honorer di satker yang ada. (fad/adv/pemkab)