ROKAN HILIR

Wakil Ketua DPRD Desak Pemkab Sikapi Proyek Rusak di Bangko Pusako

Advertorial | Kamis, 10 Maret 2016 - 17:24 WIB

Wakil Ketua DPRD Desak Pemkab Sikapi Proyek Rusak di Bangko Pusako

BAGANSIAPIAPI (RIAUPOS.CO) - Wakil ketua DPRD Rokan Hilir Abdul Kosim mendesak pemerintah melalui dinas terkait untuk tanggap dengan keluhan masyarakat terkait dengan buruknya pengerjaan proyek jalan rigid lintas Bangko Kanan-Sungai Manasib. Hal ini menanggapi aspirasi Forum Pemuda Peduli Daerah kecamatan Bangko Pusako (FPPD) yang mendatangi ruangan wakil ketua di gedung DPRD Rohil, Jalan Merdeka, Bagansiapiapi, Kamis (10/2/2016) siang.

"Laporan yang sampai kami terima dulu dan mungkin akan dikomunikasikan dengan anggota DPRD di komisi C yang menangani atau berkaitan dengan persoalan infrastruktur jalan. Saya harapkan komisi bisa melihat kondisi jalan tersebut dan berkoordinasi dengan SKPD terkait," ujar Abdul Kosim.

Mencermati laporan, terangnya, telah dilengkapi bukti otentik, tak diragukan lagi proyek tersebut masih jauh dari kata siap. Akos, demikian pangilan pria berkacamata ini menuturkan, jika proyek tersebut merupakan kegiatan tahun 2015 maka harus ada kegiatan pemeliharaan jalan yang berlaku sekitar 6 bulan. "Kalau saya lihat dari dokumentasi, sepertinya pengerjaan tak sesuai bestek," ujarnya.

"Menyikapi pengaduan masyarakat ini saya minta Pemkab melalui SKPD terkait agar bisa menindaklanjuti bagaimana sebaiknya kegiatan pengerjaan jalan dua jalur tersebut. Kalau ada pemeliharaan, saya minta diperbaiki secepatnya," ujar Akos.

Ketua Forum Riko Maziner didampingi sekretaris, Purnama Indra menuturkan pembangunan jalan dikeluhkan masyarakat. Pasalnya, bukan membuat nyaman penguna jalan malah kian menyusahkan. Jalan kondisinya masih jauh dari kata siap dan terkesan dibangun asal-asalan saja. Bahkan, terang Riko, selama pengerjaan jalan tidak ada plang dipasang karena itu tak salah. Pihaknya menuding proyek tersebut sebagai proyek siluman.

"Beberapa bulan lalu pengerjaan jalan rigid dikerjakan oleh pihak yang tidak diketahui siapa mengerjakannya," kata Riko. Dia menuding proyek yang bersumber dari Dana ALokasi Khusus (DAK) tersebut tidak transparan sehingga masyarakat tak tahu siapa penyedia jasa konstruksi, pengawas dan berapa alokasi anggaran proyek.

"Plang tak pernah terpasang, pengerjaan body jalan kualitasnya sangat buruk bahkan ada yang baru dibangun sudah patah dan retak-retak," keluhnya. Selain menyampaikan laporan ke DPRD forum juga berencana akan melaporkan ke pihak berwajib jika terbukti penyedia jasa konstruksi atau pemenang tender tidak mau mempertanggung jawabkan perbuatannya. (fad/Adv/DPRD)









Tuliskan Komentar anda dari account Facebook