RIAUPOS.CO - Mengingat sisa waktu tahun anggaran 2017 tidak begitu lama lagi, maka DPRD Indragiri Hilir (Inhil) mesti tancap gas dalam pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) APBD 2016.

“Surat LPj APBD 2016 baru saja kami terima. Saat ini baru ditetapkan waktu pembahasannya,” ungkap Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Inhil Edy Gunawan.

Pembahasan LPJ APBD akan memakan waktu satu bulan. Namun dengan waktu tersisa, maka perlu dipercepat sehingga selesai di bawah waktu itu.

“Badan Musyawarah (Bamus) baru menentukan jadwal pembahasannya. Tapi kami upayakan 15 hari saja, supaya bisa melanjutkan agenda-agenda lainya,” katanya.

Jadwal normal, LPj harus sudah dibahas setiap Juni. Hanya saja beberapa waktu belakangan ini, tahapan itu selalu terlambat. Hal itu menurut Edy Gunawan, akibat kurang disiplinnya pemerintah.

Kalau berpijak pada ketentuan, setiap keterlambatan akan ada sanksi yang dikenakan oleh pemerintah pusat terhadap daerah. Efeknya akan terjadi keterlambatan kegiatan prioritas lainya.

“Ya mau tak mau, ya seperti inilah. Konsekuensinya harus diterima,” papar Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Di sisi lain, keterlambatan dalam hal semacam ini juga akan merugikan kepala daerah. Banyak kebijakan pembangunan yang harus tertunda bahkan berkemungkinan menjadi pekerjaan tahun-tahun berikutnya.(adv/a)